WASHINGTON (Arrahmah.com) – Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali bantuannya kepada Palestina jika Hamas dan Organisasi Pembebasan Palestina membentuk pemerintahan bersama, kata seorang pejabat pemerintah senior AS pada Kamis (24/4/2014).
“Pemerintah Palestina secara jelas dan eksplisit harus berkomitmen terhadap non-kekerasan, pengakuan terhadap negara “Israel”, dan kesepakatan terhadap perjanjian dan kewajiban sebelumnya,” kata pejabat itu, berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.
“Jika pemerintah Palestina yang baru terbentuk, kita akan melihat itu berdasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan di atas, kebijakan dan tindakannya, dan akan menentukan implikasi dari bantuan kami berdasarkan hukum AS,” kata pejabat itu.
Hamas yang berbasis di Gaza dan PLO Presiden Mahmud Abbas mengumumkan pakta persatuan pada Rabu (23/4), yang semakin memperdalam krisis dalam pembicaraan damai dengan “Israel” yang diperantarai AS.
Pakta persatuan ini datang setelah daftar panjang upaya yang gagal untuk mendamaikan Hamas-PLO setelah tujuh tahun konflik internal. Hamas-PLO akan membentuk suatu pemerintahan persatuan dalam lima minggu ke depan dan akan menggelar pemilu nasional enam bulan kemudian.
Baik Amerika Serikat dan “Israel” menyambut pengumuman pakta persatuan tersebut dengan cemas. “Israel” membatalkan sesi pembicaraan dengan Palestina yang telah dijadwalkan Rabu (23/4) dan Departemen Luar Negeri mengatakan langkah itu bisa menggagalkan upaya perdamaian dengan “Israel”.
“Kami telah mengikuti laporan dari upaya rekonsiliasi Palestina,” kata pejabat AS pada Kamis (24/4).
“Kami telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus memandu pemerintahan Palestina dalam rangka untuk memainkan peran konstruktif dalam mencapai perdamaian dan membangun negara Palestina merdeka.”
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang telah mengingatkan Abbas yang sedang melakukan rekonsiliasi dengan Hamas, mengadakan sidang kabinet keamanan untuk membahas langkah berikutnya yang harus diambil “Israel”.
Ketika ditanya apakah rekonsiliasi yang berlangsung ini akan dikenakan sanksi seperti yang dijanjikan AS, Wakil Sekretaris PLO Yasser Abed Rabo mengatakan bahwa terlalu cepat untuk menghukum pemerintahan yang belum terbentuk.
(ameera/arrahmah.com)
