JAKARTA (Arrahmah.com) – Wasekjen MUI Drs. H. Natsir Zubaidi menilai pemerintah belum peka terhadap makin maraknya aktifitas gerakan Neo-Komunisme yang menjurus kepada keinginan untuk merubah dasar negara Indonesia.
“Pemerintah belum peka, mungkin hanya Angkatan Darat. Mereka (Kelompok Neo-Komunis-red) sudah melakukan class action tapi gagal, lalu mereka menuntut ganti rugi pada presiden presiden RI, termasuk SBY,” kata Wasekjen MUI Drs. H. Natsir Zubaidi di Jakarta, Selasa (11/3/2014) seperti ditulis mui.or.id.
BacaJuga
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah MUI disambangi sekitar 150 orang dari sejumlah organisasi yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat. Mereka meminta MUI merespon dan memfasilitasi aspirasi yang berisi penolakan terhadap wacana pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap eks PKI.
“Mereka ingin aspirasinya disampaikan kepada presiden, kebetulan Waketum MUI KH Ma’ruf Amin adalah anggota wantimpres,” katanya. Dia menambahkan, mereka juga menuntut agar dalam mengawal tahun politik saat ini, Indonesia ke depan tidak bias terhadap tujuan kemerdekaan sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam.
Dirinya merasa prihatin karena saat ini sudah ada sejumlah aktifis neo-komunis yang sudah menyusup ke sejumlah elemen negara, termasuk beberapa anggota DPR, peneliti di LIPI, bahkan mereka menggunakan penulis asing yang banyak mengekspose kaitannya dengan apa yang mereka sebut sebagai pemutar-balikkan fakta.
“PKI telah berkhianat dua kali: Pemberontakan Madiun dan tahun 1965,” kata Natsir
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah MUI disambangi sekitar 150 orang dari sejumlah organisasi yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat. Mereka meminta MUI merespon dan memfasilitasi aspirasi yang berisi penolakan terhadap wacana pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap eks PKI.
Menurutnya, pergerakan mereka tampak dari adanya segelintir orang yang berlindung pada kedok HAM, padahal kita melihat isu HAM itu sendiri di banyak negara telah disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Kasus neo-Nazi di Jerman bisa dijadikan sebagai contoh, nyatanya hingga saat ini Pemerintah Jerman masih melarang gambar swastika (lambang Nazi-red) itu. “Sehingga RI tidak salah dalam melarang gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas keamanan Indonesia.”
Dia berharap, regenarasi ke depan di kalangan pemerintahan seharusnya dibekali kajian atau kursus-kursus pertahanan dan keamanan. “Harus mulai dimasukkan bagaimana pertahanan Indonesia dengan jiwa patriotisme dan jiwa yang mengambil dari dasar negara kita yaitu, negara yang berketuhanan yang maha esa, karena itu akan mempunyai implikasi pada kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial dan lainnya,” katanya. Natsir menambahkan, generasi muda harus kita sadarkan, dan kita jangan sampai lepas dari jati diri bangsa.
Natsir mengingatkan pernyataan Buya Hamka saat menyampaikan pidato di Lemhanas, bahwa ketuhanan itu angka satu, peri kemanusiaan itu angka nol, keadilan angka nol, kalau tidak ada angka satu, habis semua itu. “Jadi kami melihat sila ke satu itu mempunyai nilai lebih daripada sila yang lainnya,” katanya. (azm/arrahmah.com)
