GAZA (Arrahmah.com) – Pada Jumat (7/3/2014), para anggota Gerakan Perlawanan Islam Hamas Palestina berkumpul di depan Kedutaan Besar Mesir yang ditutup di Jalur Gaza untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap keputusan yang diambil oleh pengadilan Mesir pada Rabu (5/3) lalu yang melarang gerakan mereka, lansir MEMO.
Pengadilan Mesir melarang gerakan Hamas, membekukan aset-asetnya dan menyita properti para anggotanya di Mesir dengan tuduhan bahwa mereka terkait dengan gerakan “teroris” Ikhwanul Muslimin dan telah ikut campur dalam urusan Mesir.
Pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya mengatakan sebelum ribuan afiliasi gerakannya, Hamas tidak pernah ikut campur dalam urusan internal negara manapun. “Semua rekayasa dan pemalsuan media yang diumumkan oleh media-media Mesir tidak membuktikan Hamas ikut campur dalam urusan Mesir,” katanya.
Khalil menegaskan bahwa melarang Hamas “benar-benar merupakan keputusan politik,” di mana pengadilan menyeru untuk memperkuat pengepungan “Israel” di Jalur Gaza.
Dia menambahkan: “Kedalaman hubungan antara Mesir dan Hamas tidak dapat berakhir dengan putusan pengadilan yang menindas oleh pengadilan yang tidak stabil.” Namun, dia meminta Mesir untuk melanjutkan dukungan atas rekonsiliasi internal Palestina.
Khalil mengatakan, “Hamas tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri urusan Mesir dan kami berharap bahwa Mesir menghentikan tuduhan tidak bertanggung jawab terhadapnya.”
Dia meminta semua pejabat Mesir di pemerintahan dan partai politik, serta jurnalis, bertanggung jawab dan menghentikan sasaran mereka terhadap Hamas, yang “tidak mencampuri Mesir, tetapi menghadapi pendudukan Israel.” (banan/arrahmah.com)