JAKARTA (Arrahmah.com) – Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya akan berunding dengan mitra asal Kamboja dan Indonesia pada Sabtu (9/4/2011) di Jakarta mengenai naskah kerangka acuan bagi peninjau Indonesia, demikian pernyataan yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Thailand.
Para peninjau akan ditempatkan di kawasan persengketaan seluas 4,6 kilometer persegi antara Thailand dan Kamboja, tambah pernyataan itu.
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Kasit akan bertemu dengan Menlu Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya dan pejabat Kemlu asal Jepang guna membahas bantuan terhadap masalah terkini dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berunding mengenai kerangka acuan dengan Menlu Kamboja, Hor Namhong serta Menlu Indonesia, Marty Natalegawa.
Thailand dengan jelas menyebutkan bahwa peninjau asal Indonesia tidak dapat ditempatkan di kawasan sengketa di dekat Candi kuno, Preah Vihear.
Perundingan pada Sabtu diadakan setelah pertemuan Dewan Demarkasi Gabungan (JBC) Thailand-Kamboja selama dua hari di Bogor Indonesia tuntas pada Jumat dimana Sekretaris Menlu Thailand, Chavanond Intarakomalyasut mengatakan bahwa pertemuan tersebut berakhir dengan sukses setelah Kamboja mengerti Thailand secara lebih baik dan tidak membuang waktu karena tiga nota JBC masih membutuhkan persetujuan dari Parlemen.
Chavanond menjelaskan melalui telepon kepada Kemlu di Thailand bahwa kedua negara saat pertemuan pada Jumat menyetujui jika regu dari pihak ketiga akan dibentuk guna memperoleh foto perbatasan yang dipersengketakan.
Pada awalnya Thailand dan Kamboja akan memilih apakah negara Jepang, Australia atau Denmark yang melakukan tindakan tersebut dimana mereka akan memutuskan negara mana yang memiliki teknologi paling sesuai, kata dia.
Chavanond dengan menekankan bahwa pertemuan yang baru saja usai tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga meskipun dilakukan di Indonesia mengatakan bahwa dia berharap jika pertemuan yang akan datang guna menyelesaikan persengketaan perbatasan dapat diadakan baik di Thailand maupun Kamboja demi keuntungan kedua negara tersebut. (ant/arrahmah.com)
