BOGOR (Arrahmah.com) – Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Ustadz Irfan S Awwas menegaskan, Majelis Mujahidin tidak memasuki wilayah politik praktis. Hal ini diungkapkan kepada awak media pekan lalu di sela-sela Kongres Mujahidin IV di Sentul Bogor.
Hanya saja dia mengingatkan agar partai politik yang mempunyai misi penegakkan Syariat Islam supaya komitmen terhadap agendanya tersebut.
BacaJuga
“Namun Majelis Mujahidin mendorong dan memotivasi Parpol yang punya misi penegakkan syariat Islam, kita minta supaya komitmen,” kata Ustadz Irfan.
Ketika komitmen itu ada, kemungkinan Majelis Mujahidin akan mempersilahkan kaum Muslimin untuk memilih partai politik yang komitmen secara tegas untuk menegakkan syariat Islam pada lembaga negara di Indonesia.
“Jika mereka komitmen untuk memperjuangkan syariat Islam melalui ijtihad politik mereka di parlemen, maka sangat boleh jadi Majelis Mujahidin juga memotivasi, silahkan umat Islam memilih partai yang secara tegas menyerukan tegaknya Syariat Islam di lembaga negara,” terang Ustadz Irfan.
Ustadz Irfan juga mengajak umat Islam untuk merubah paradigma tentang demokrasi. Dia menjelaskan selama ini demokrasi dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan memecah belah uamat Islam . “Pertanyaannya kenapa umat Islam tidak memanfaatkan demokrasi ini untuk memenangkan Islam?”
Majelis Mujahidin juga berpandangan ketika ada persoalan atau aktifitas yang diklaim sebagai ‘milik demokrasi’ padahal hal tersebut terdapat dalam syari’ah Islam, bukan berarti menegakkan Islam dengan mengikuti demokrasi.
(azmuttaqin/arrahmah.com)
