PARIS (Arrahmah.com) – Menteri Dalam Negeri Pernacis, Valls, mengatakan tidak ada kebutuhan untuk meninjau kebijakan migrasi dan pertanyaan mengenai ide kompatibilitas Islam dengan demokrasi.
Perancis telah lama berasimilasi dengan imigran, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, iklim telah dibuat sebaliknya, penduduk setempat diundang untuk mengasimilasi, klaimnya seperti dilaporkan Kavkaz Center.
BacaJuga
Pada pertemuan pemerintah yang membicarakan tantangan utama yang dihadapi Perancis pada tahun 2025, Valls mengatakan bahwa “tekanan penduduk” dari Afrika mewajibkan Perancis untuk merevisi kebijakan imigrasinya.
Menteri mengusulkan untuk merevisi undang-undang reunifikasi keluarga yang memungkinkan imigran tinggal secara legal di Perancis untuk membawa istri dan anak-anaknya setelah 18 bulan tinggal di negara itu.
Valls menambahkan klaimnya bahwa bertahun-tahun diperlukan untuk membuktikan bahwa “Islam tidak kompatibel dengan demokrasi”, lansir Le Parisien. Masih menurut harian Perancis tersebut, beberapa rekan Valls mengatakan bahwa menteri mengungkapkan masalah politik yang nyata.
Valls adalah pendukung dari pertarungan melawan Islam di Perancis. Berbicara di Brussels pada konferensi internasional tentang apa yang disebut “ekstrimisme” pada awal tahun ini, ia mengatakan bahwa perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran “Jihad global”.
Valls secara khusus mencatat bahwa ia menganggap perlu untuk berurusan dengan Muslim yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Salafi.
“Mereka mencoba untuk menyusup ke berbagai organisasi, sekolah, komunitas, mengatur ‘pencucian otak’ untuk seluruh keluarga,” klaimnya.
Valls mengancam : “Kami akan mengusir semua imam ini, semua ulama asing yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kami dan yang mengatakan ada kebutuhan untuk melawan Perancis.” (haninmazaya/arrahmah.com)
