KAIRO (Arrahmah.com) – Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, sampai di Kairo pada Rabu (23/3/2011) untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik di Libya juga untuk memastikan reformasi demokratis di Mesir pasca lengsernya Hosni Mubarak.
BacaJuga
Dalam pembicaraannya bersama dengan menhan Mesir, Hussein Tantawi, dan perdana menteri Essam Sharaf, Gates membicarakan kemajuan operasi militer Barat di Libya dan meminta masukan dari Mesir untuk menangani krisis di negara Afrika Utara tersebut.
Gates juga ingin memperbarui hubungan lama militer AS dengan Mesir dan membahas pergolakan politik yang menyapu Timur Tengah, kata seorang pejabat senior pertahanan, berbicara dengan syarat anonim.
Sementara itu, menanggapi perkembangan politik di Mesir, Gates menyambut baik peran serta rakyat Mesir dalam mendukung amandemen konstitusi pada referendum bersejarah hari Sabtu lalu yang membuka jalan bagi pemilihan presiden dan anggota parlemen dalam waktu enam bulan.
Gates meminta Mesir agar tetap “berada pada jalur yang ‘benar’ untuk mewujudkan pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh sipil,” imbuh Geoff Morrel pada wartawan.
Sejumlah pihak mengkritik jadwal yang terlalu ketat dan khawatir hanya Ikhwanul Muslimin dan partai Hosni Mubarak yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengarungi arena ini dengan baik.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, mengatakan awal bulan ini bahwa Washington tidak memiliki pendapat mengenai jadwal pemilu yang dibuat oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Gates, dalam kunjungannya ke Kairo, berkata: “Saya benar-benar tidak akan menebak-nebak baik siapa yang akan menduduki dewan tertinggi ataupun pemerintah interim.”
Namun dia menambahkan: “Kami percaya bahwa sangat penting untuk memungkinkan elemen-elemen baru untuk aktif dalam politik Mesir.”
Pihak militer telah mengisyaratkan bahwa pemilu legislatif bisa terjadi secepatnya pada bulan September, dengan pemilihan presiden setelah itu.
Ikhwanul Muslimin, yang didirikan pada tahun 1928, telah mengatakan bahwa pihaknya tidak sedang mengincar kursi mayoritas di parlemen atau menduduki tampuk kepresidenan dalam pemilu mendatang sehingga pihak-pihak lain memiliki kesempatan untuk berorganisasi. (althaf/arrahmah.com)
