PARIS (Arrahmah.com) – NATO tidak akan mengambil “kepemimpinan politik” dari koalisi militer internasional dalam mengintervensi Libya, tapi akan memiliki peran perencanaan dan operasional untuk menegakkan zona larangan terbang yang didukung PBB, menteri luar negeri Prancis mengatakan pada hari Rabu (23/3/2011).
BacaJuga
“NATO akan berperan sebagai alat untuk perencanaan dan tindakan operasional dalam menerapkan zona larangan terbang yang ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1973,” Alain Juppe mengatakan pada konferensi pers.
“NATO tidak akan mengambil peran dalam kepemimpinan politik dari koalisi,” lanjutnya.
Peran ini akan jatuh ke sebuah komite para menteri luar negeri dari negara-negara koalisi yang mengambil bagian dalam operasi militer bersama dengan Liga Arab, katanya.
Juppe mengusulkan pembentukan semacam “kelompok kontak” untuk bisa menggarap ‘proyek politik’ di Libya pada Selasa lalu. (althaf/arrahmah.com)
