JAKARTA (Arrahmah.com) – Masyarakat muslim minangkabau yang diwujudkan dalam 37 Ormas Islam dan MUI Sumbar sepakat untuk menolak dengan keras keberadaan Lippo Blok dan RS Siloam di kota Padang. Banyak alasan yang dikemukakan, yang paling pokok adalahLippo Blok dan RS Siloam yang note bene adalah milik cina misionaris James Ryadi merupakan ajang kristenisasi alias pemurtadan terhadap muslim.
Pada musyawarah MUI Sumbar dengan Ormas Islam dan organisasi kaum adat Minangkabau di Masjid Nurul Iman Padang (Selasa,2/6), tokoh-tokoh umat Islam memaparkan keberatan-kebaratan mereka tentang keberadaan Lippo Blok dan RS Siloam.
BacaJuga
Ketua Dewan Masjid, H. Yulius Sa’id yang juga seorang pengusaha di Sumbar menolak keberadaan RS Siloam. “Dewan Masjid Sumbar tegas menolak RS Siloam dan Lippo Blok”, kata beliau. Dan beliau mempertanyakan motivasi ekonomi dan bisnis yang diemban oleh James Riyadi dan Lippo Group. Kalau rumah sakit, maka rumah sakit sudah berlebih di kota Padang ini, RS Indarung saja saat ini kesepian menunggu pasien. Kalau mall dan supermarket, yang ada saja sudah kembang kempis, sepi pembeli. Hotel juga mempunyai hunian yang rendah. Sekolah apalagi, sudah banyak sekolah dan tak perlu lagi sekolah baru, apa lagi yang mahal. Sekolah yang dibangun James Riyadi itu sekolah mahal (uang sekolah Rp 10 juta sebulan,red). Berdasarkan hal itu, tentu bukan alasan bisnis dan keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama James Riyadi berinvestasi di sini. Irfianda Abidin mengatakan,”jika bicara soal pertumbuhan ekonomi, maka yang mesti dibangun itu adalah pabrik dan industri lainnya.”
Prof. Nur Anas Jamil mengatakan bahwa keberadaan RS Siloam ini sangatlah mengkhawatirkan bagi eksistensi budaya Minangkabau dan dampaknya berbahaya terhadap masyarakat Minangkabau. Intinya Minangkabau harus bersatu padu dan membangun kekuatan sendiri untuk menolak proyek missionaris ini. Prof. Mukhtar Naim mengingatkan, jangan sampai Minangkabau ini seperti Singapura dan Filipina, yang aset negaranya dikuasai orang asing.
Dasril Lamsudin, mantan Kapolda Sumbar, menyatakan; “Penolakan ini tak bisa lagi ditawar-tawar. Kita mesti satu suara, kompak dan tak boleh terpecah-belah. Kita menolak dengan cara yang santun, tak juga menyepakati MUI sebagai payung untuk koordinasi penolakan RS Siloam dan Lippo Blok. melanggar hukum, sebab kalau melanggar hukum maka isunya dapat dialihkan”, kata beliau.
Musyawarah Dan dalam hal ini diamanahkan pada Ust. Zaitul Ikhlas Saad yang juga ketua MUI Sumbar urusan Ukhuwah Islamiyah sebagai koordinatornya.
(azmuttaqin/arrahmah.com)
