JAKARTA (Arrahmah.com) – Paska unjuk rasa penolakan dan pembubaran Ahmadiyah, Jumat pekan lalu, Polda Metro Jaya tetap mewaspadai kemungkinan terjadi tindakan kekerasan terhadap anggota jamaah Ahmadiyah.
BacaJuga
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharudin Djafar, mengungkapkan kepolisian tetap melakukan pengamanan terhadap masjid maupun rumah yang dijadikan lokasi pertemuan maupun ibadah jemaah Ahmadiyah di Ibukota Jakarta.
“Tidak ada penyerangan, situasi aman. Pengamanan tetap seperti kemarin dengan mengadakan patroli rutin,” kata dia di Jakarta, Minggu (20/2/2011).
Menanggapi maraknya unjuk rasa penolakan jemaah Ahmadiyah yang dilakukan sejumlah organisasi massa Islam, Baharudin menegaskan kepolisian akan menetapkan Protap 01 untuk mengantisipasi tindakan anarkis dengan terukur.
“Jumlah personel tetap disesuaikan di Polres wilayah masing-masing. Tidak ada pengamanan berlebih atau penambahan personel secara signifikan,” tuturnya.
Meski tidak terjadi aksi penyerangan, menurut dia, selain petugas patroli, sejumlah personel intel yang ditugaskan di lapangan tetap mengawasi perkembangan potensi kerusuhan terhadap lokasi-lokasi jamaah Ahmadiyah di Jakarta.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman telah mewanti-wanti bahwa petugas akan melumpuhkan anggota perusuh dengan senjata api, jika berpotensi membahayakan masyarakat dan menimbulkan korban seperti peristiwa di Cikeusik.
“Masyarakat yang merusak dan menganiaya bukan pengunjuk rasa, tapi sudah bertindak anarkis. Polisi akan menembak,” kata Kapolda.
Seperti diberitakan, terdapat 13 titik lokasi masjid maupun rumah ibadah jamaah Ahmadiyah di Jakarta. Beberapa lokasi yang rawan terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
Sementara itu, larangan dari Pemerintah Arab Saudi bagi seluruh negara di dunia agar tidak mengirimkan jamaah Ahmadiyah ke Tanah Suci juga berlaku bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama memastikan tidak ada jemaat Ahmadiyah yang pergi haji ke Mekkah.
“Sama kita pun dilarang, makanya setiap tahunnya Kementerian Agama selalu menjamin kepada pemerintah Saudi kalau dari sekian ribu warga Indonesia yang berhaji tidak ada jamaah Ahmadiyah,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
Menurut Ma’ruf, sanksi yang diberikan pemerintah Saudi sangat keras bila dicurigai ada jamaah Ahmadiyah pergi tanah suci. Pemerintah Saudi tidak segan-segan menolak satu pesawat bila dicurigai dalam pesawat tersebut ada jamaah Ahmadiyah.
“Bila ada satu pesawat yang dicurigai ada seorang jemaat Ahmadiyah, bisa-bisa satu pesawat ditolak semua oleh Saudi. Makanya pemerintah memberikan jaminan tidak ada jamaah Ahmadiyah dalam pengiriman jemaah haji ke tanah suci,” terang Ma’ruf.
MUI sendiri tetap dengan pendirian seperti negara-negara Islam di dunia yang menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dinilai menyesatkan.
“Jelas bahwa sikap MUI lewat fatwa-fatwanya, Ahmadiyah itu menyimpang atau sesat. Keyakinan mereka tentang Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi bertentangan dengan akidah Islam,” imbuh Ma’ruf. (SM/arrahmah.com)
