PANDEGLANG (Arrahmah.com) – Media TV dan Internet diskriminatif. Warga Desa Umbulan, Cikeusik, menyatakan pemberitaan di Televisi (TV) dan internet terkait bentrokan antara warga dan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik , Minggu (6/2) lalu tidak berimbang, dan dinilai menyudutkan warga serta mengarah kepada fitnah.
BacaJuga
Berita Media Sudutkan Warga Cikeusik
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Komisi VIII DPR-RI dengan sejumlah perwakilan warga dan ulama di Desa Umbulan, Cikeusik, Senin (14/2). Pertemuan itu dipimpin oleh Adang Ruchiatna, anggota DPR-RI. Rombongan DPR-RI yang hadir diantaranya adalah, Hj. Ratu Siti Romlah, Amin Santono, H. Humaedi, Zainun Ahmadi, H. Amran dan Syaifuddin Donojaya. Kedatangan rombongan ini diterima oleh Penjabat Bupati Pandeglang, Asmudji, Ketua DPRD Pandeglang, Roni Bahroni serta muspida lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil ketua MUI Cikeusik, KH. Khozin Dimyati mengatakan, pemberitaan di media elektronik cenderung menyudutkan warga Cikeusik. Oleh karena itu, pemberitaan tersebut harus diluruskan supaya seimbang dan tidak merugikan masyarakat Cikeusik.
“Banyak pemberitaan di media masa yang menyudutkan kami. Kami sendiri tidak pernah ditanya dan diwawancara terkait kasus tersebut,” katanya.
Ia juga menjelaskan , sedari awal kelompok Ahmadiyah sudah diberitahu untuk keluar dari Cikeusik terkait adanya isu penyerangan. Meski sudah diberitahu, kelompok tersebut tetap berada di lokasi kejadian hingga akhirnya terjadi keributan.
“Jauh-jauh hari sebelumnya, kami bersama warga dan aparat Desa serta Kecamatan sudah melakukan berbagai pendekatan kepada Surpaman, supaya dia mau mematuhi SKB 3 Menteri, bahkan Suparman sudah berjanji di hadapan rapat Bakor Pakem Kabupaten, bahwa dia tidak akan melakukan kegiatan yang dilarang seperti tertuang dalam SKB 3 Menteri,” jelas H Khozin.
Namun, lanjut Khozin, karena para pendatang (tamu Ahmadiyah) tersebut keras kepala dan tidak mau dievakuasi malah menantang, bahkan mereka sudah mempersiapkan senjata seperti tombak, batu, ketapel, dan lainnya serta memprovokasi dengan terlebih dahulu mengabaikan peringatan polisi, akhirnya menjadi korban.
Justru Ahmadiyah Yang Provokasi Warga
Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Ahmad Badri, sekretaris MUI Cikeusik, menurutnya kelompok Jamaah Ahmadiyah justru telah memprovokasi warga hingga terjadi keributan. Bila kelompok itu mendengarkan ungkapan warga agar pergi, keributan ini bisa dihindari.
“Justru yang melakukan provokasi itu adalah warga Ahmadiyah. Bukan kami yang melakukan provokasi,” katanya.
Badri juga menjelaskan, banyak informasi yang muncul di media masa tidak sesuai dengan fakta yang ada di lokasi kejadian. Ketidakjelasan informasi di media masa ini, membuat warga Cikeusik merasa dirugikan.
Bahkan, ungkap dia, warga justru menyelamatkan dua warga Ahmadiyah yang berada di lokasi kejadian. Bila tidak diamankan oleh warga, tidak menutup kemungkinan, kedua warga Ahmadiyah ini juga turut menjadi korban.
Dia menambahkan, kontras dan Komnas HAM memang datang ke Cikeusik. Namun, mereka juga tidak melakukan pertemuan atau bertanya dengan tokoh masyarakat atau ulama yang ada di Cikeusik. Ini mengakibatkan informasi yang diterima oleh kedua lembaga itu tidak berimbang.
Sementara itu, Adang Ruchiatna,pimpinan rombongan DPR-RI mengatakan, kedatangannya ke Cikeusik untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait kasus berdarah di Cikeusik. Informasi ini, untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.
“Kami memang melihat ada informasi yang terputus atau kurang berimbang atas kasus ini. Untuk itu, kami ingin mengetahui kejadian sebenarnya dari warga yang berada di lokasi kejadian,” katanya.
Untuk diketahui, Minggu (6/2) lalu, sekitar pukul 10.00 WIB, ribuan massa terlibat bentrok dengan puluhan jamaah Ahmadiyah di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik. Dalam bentrokan itu, 3 orang dari jamaah Ahmadiyah tewas dan 7 lainnya luka-luka serius.
Hingga saat ini, polisi menetapkan 5 orang tersangka bentrokan Cikeusik, dan penanganan kasusnya diambil alih Polda Banten. Akibat meledaknya bentrokan itu juga, berdampak pada pencopotan 3 orang perwira di tubuh kepolisian, diantaranya Kapolda Banten Brigjend Pol Agus Kusnadi digantikan oleh Wakil Kapolda Metro Jaya BrigJend Putut Eko Bayuseno, Kapolres Pandeglang AKBP Alex Fauzi Rasyad digantikan oleh Adi Suseno dan Dir Intelkam Polda Banten Kombes Adityawarman digantikan oleh AKBP Sudyanto, mantan Wadir Intelkam Polda Jambi.
(FBN/Lulu Jamaludin/arrahmah.com)
