JAKARTA (Arrahmah.com) – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Syahfan Badri Sampurno mendesak pemerintah segera tegaskan sikap resmi dalam menyikapi kondisi terkini di Mesir. Sikap resmi pemerintah Indonesia itu, ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Jumat (4/2/2011), penting maknanya dalam rangka pengakuan pelaksanaan demokrasi di negri piramida tersebut.
BacaJuga
Ditegaskannya bahwa Komisi I berharap pemerintah mendukung aspirasi masyarakat Mesir yang menginginkan terjadinya reformasi pemerintahan tiran rezim Husni Mubarak.
“Kami berharap Pemerintah Indonesia mendukung pergantian rezim pemerintahan Mesir dari autoritarian menuju rezim demokrasi. Kalau bisa Indonesia menghimbau Mesir agar mendengar aspirasi rakyat yang menghendaki Presiden Husni Mubarak mundur secara damai tanpa menggunakan kekerasan. Kepada para demonstran agar tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Syahfan.
Anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Bengkulu itu mengapresiasi langkah cepat pemerintah Indonesia yang mengevakuasi warga Indonesia di Mesir. Menurut dia, evakuasi warga negara Indonesia di negara lain dalam keadaan ricuh sudah sangat tepat dan DPR berharap langkah tersebut bisa diadopsi jika terjadi peristiwa serupa di negara lain.
“Upaya evakuasi pemerintah itu langkah yang tepat dan kami mengapresiasi kecepatan langkah pemerintah ini. Kami juga berharap satgas evakuasi WNI memiliki SOP-nya sehingga memudahkan pemerintah jika di masa mendatang terjadi hal yang serupa tidak perlu membuat satgas kembali,” katanya.
Sebelumnya, saat raker dengan Komisi I DPR Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan bahwa ada dua hal mendasar yang dilakukan pemerintah dalam proses penanganan WNI di Mesir, yakni menjamin kemanan, keselamatan, kebutuhan logistik dan kedua, memfasilitasi evakuasi WNI.
Menlu menegaskan, prioritas pemerintah adalah penyelamatan WNI. Adapun Jumlah WNI yang terdata di KBRI adalah 6149, terdiri dari 4.297 mahasiswa, 1.002 TKI, dan sisanya diluar itu.
Untuk mempercepat langkah evakuasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) WNI di Mesir yang dipimpin Mantan Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Mesir, Hasan Wirajuda.
Syahfan mengungkapkan, berkaca pada sejarah Indonesia tahun 1998, peristiwa di Mesir hari ini hampir sama dengan peristiwa reformasi.
“Seluruh elemen masyarakat menghendaki mundurnya rezim autoritarian yang berkuasa. Kabar terakhir menyebutkan, ratusan korban berjatuhan di tanah Mesir,” ujarnya.
Ditegaskannya pula bahwa beberapa negara seperti pemerintah Republik Islam Iran, Turki, Maladewa, Jepang, AS, dan lain-lain menghimbau agar presiden Husni Mubarak meletakkan jabatannya.
“Kami juga menyayangkan penolakan mundur itu, seharusnya Husni Mubarak mundur demi menjaga dan menghindari semakin bertambahnya korban dari rakyat sipil,” demikian Syahfan. (ant/arrahmah.com)
