ALGIERS (Arrahmah.com) – Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika, mengatakan bahwa pemerintahan darurat yang sudah bertahan selama 19 tahun darurat akan dicabut dalam waktu dekat sebagai upaya nyata untuk mencegah kerusuhan yang berlangsung di negerinya, seperti dikutip sejumlah media pada Kamis (3/2/2011).
Dalam pertemuannya dengan menteri pada Kamis (3/2), presiden juga mengatakan pada televisi dan radio Aljazair yang dikendalikan oleh negara, harus memberikan ruang ke semua partai politik.
Dia menambahkan bahwa aksi protes, yangs selama ini dilarang di bawah keadaan darurat, akan diizinkan di seluruh negara yang berpenduduk 35 juta jiwa itu, kecuali di ibukota.
Komentarnya ini muncul saat protes anti-pemerintah terus memanas di Mesir dan mengikuti gelombang pemberontakan serupa di negara-negara Arab lainnya, termasuk Tunisia dan Yaman.
Kelompok-kelompok oposisi di Aljazair baru-baru ini meminta pencabutan pemerintahan darurat sebagai salah satu dari tuntutan utama mereka, menjelang protes yang direncanakan pada 12 Februari.
Bulan lalu, ratusan demonstran turun ke jalan di Algiers menuntut pemerintah mengubah dan meniadakan undang-undang yang melarang pertemuan publik.
Ini terjadi setelah kerusuhan meletus atas meningkatnya harga bahan makanan pokok serta naiknya angka pengangguran.
Bouteflika mengatakan pada hari Kamis (3/2) pemerintah harus segera mengadopsi langkah-langkah baru untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja di negara bekas jajahan Perancis itu.
Keadaan darurat diberlakukan di Aljazair setelah konflik berdarah antara pemerintah dengan kelompok Islam tahun 1990-an, dimana puluhan ribu orang tewas akibat konflik tersebut.
Pemerintah telah mengatakan pada saat itu bahwa pihaknya membutuhkan kekuatan ekstra untuk melawan kelompok-kelompok yang diklaim terkait dengan al Qaeda.
Tetapi pada hari Kamis (3/2) Bouteflika mengubah sikapnya dan mengatakan bahwa dia telah memerintahkan untuk segera menyusun ketentuan-ketentuan yang sesuai yang akan memungkinkan negara untuk tetap melanjutkan perang melawan terorisme. (althaf/arrahmah.com)
