KAIRO (Arrahmah.com) – Para mentri baru Mesir mengucapkan sumpah jabatan pada Selasa (7/5/2013) di depan Presiden Muhammad Mursi sebelum ia melakukan kunjungan pertama kalinya ke Brazil. Pelantikan dan sumpah jabatan para mentri baru itu dihadiri oleh PM Hisham Qandil, laporan stasiun TV Al-Arabiya.
Pemerintahan Mursi pada Senin (6/5/2013) mengumumkan reshuffle kabinet. Perubahan susunan para mentri itu mencakup Sembilan mentri; mentri hukum, mentri keuangan, mentri urusan dewan perwakilan, mentri pertanian, mentri perencanaan, mentri kerjasama internasional, mentri perminyakan, mentri pendidikan, dan mentri investasi. Dari Sembilan mentri baru yang dilantik, sedikitnya dua orang di antaranya adalah anggota kelompok Ikhwanul Muslimin.
PM Hisham Qandil mengumumkan sembilan perubahan pada kabinetnya termasuk penunjukan Amr Darrag, seorang pemimpin senior Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sayap politik Ikhwanul Muslimin, sebagai mentri perencanaan.
Mantan mentri perencanaan yang digantikan posisinya oleh Amr Darrag, Ashraf al-Arabi, telah memainkan peran sentral dalam pembicaraan dengan IMF untuk peminjaman hutang sebesar 4,8 milyar dolar. Mesir belum menutup proses negosiasi hutang yang dianggal sangat penting untuk menutupi krisis ekonomi tersebut.
Fayyad Abdel Moneim, seorang spesialis dalam ekonomi Islam, diangkat sebagai menteri keuangan, menggantikan Al-Mursi al-Sayed Hegazy, ahli lain pada keuangan Islam yang diangkat pada bulan Januari, reshuffle kabinet yang terakhir kali dilakukan oleh PM Qandil.
Seorang anggota Ikhwanul Muslimin lainnya, Yahya Hamed, diangkat menjadi menteri investasi. Kabinet baru mencakup setidaknya 10 politisi berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin atau partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), dibandingkan dengan delapan mentri yang lama.
Ahmed Suleiman diangkat sebagai menteri keadilan, menggantikan Ahmed Mekky, yang mengundurkan diri bulan lalu sebagai protes terhadap upaya sekutu Islam Mursi untuk membersihkan peradilan.
Para menteri urusan dalam negeri, pertahanan dan asing yang tersisa tidak berubah.
Pada bulan lalu Mursi menjanjikan reshuffle cabinet setelah berbulan-bulan tekanan dari oposisi sekuleris dan Kristen. Perubahan kabinet ini masih belum memuaskan kelompok oposisi sekuleris dan Kristen. Mereka menuntut perombakan kabinet secara total dan pemberhentian PM Hisham Qandil.
Gerakan Ikhwanul Muslimin sudah memiliki tujuh menteri, atau kurang dari sepertiga dari kabinet. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) juga menyerukan perombakan untuk mendapatkan lebih banyak kursi.
Pemerintahan Mursi sampai saat ini masih menghadapi goyangan kelompok opisisi sekuleris dan Kristen Koptik. Rencana pengajuan hutang sebesar 4,8 milyar dolar kepada IMF diyakini justru akan membenamkan Mesir lebih dalam ke dalam krisis ekonomi yang lebih parah.
Reshuffle kabinet dan penetapan UUD baru Mesir belum merealisasikan cita-cita penegakan syariat Islam sebagai satu-satunya supremasi hukum di Mesir. Dalam pesan audio berdurasi 1 jam 40 menit dan berjudul Tauhidul Kalimah Haula Kalimat Tauhid yang dirilis oleh Yayasan Media As-Sahab, sayap media Al-Qaeda, pada akhir April 2013, Syaikh Aiman az-Zhawahiri menegaskan UUD baru Mesir mengarahkan pemerintahan Mursi pada negara dan pemerintahan sekuler. (muhibalmajdi/arrahmah.com)
