Armnews – Sejak Presiden Pervez Musharraf memberlakukan situasi darurat di dalam negeri, stasiun-stasiun televisi, baik yang swasta maupun milik pemerintah dilarang mengudara, sehingga masyarakat Pakistan tidak bisa mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di negerinya.
BacaJuga
Dalam pidatonya, Musharraf mengungkapkan alasan mengapa ia melarang stasiun-stasiun televisi mengudara. Menurutnya, media telah memberi kontribusi bagi krisis di dalam negeri Pakistan.
“Saya ingin mengatakan bahwa sebagian media, beberapa stasiun televisi-lewat program-programnya, menjadi alat untuk mengedepankan sisi negatif dan tidak berperan dengan cara yang positif, ” kata Musharraf.
Praktisi siaran televisi yang melanggar larangan itu dan menyiarkan laporan yang dianggap menjelek-jelekkan Musharraf atau pemerintah, diancam hukuman penjara sampai tiga tahun atau denda sebesar 166. 000 dollar.
Namun para praktisi siaran di Pakistan tak kehilangan akal. Mereka mengalihkan siarannya ke sistem online. Masyarakat yang ingin menyaksikan siaran televisi, bisa mengaksesnya lewat internet.
Stasiun televisi terpopuler di Pakistan Geo mengumumkan bahwa pemilik telepon genggam, bisa mengakses siaran televisi lewat internet. Hal serupa dilakukan stasiun televisi ARY. Semetara tv-tv swasta bisa diakses dengan menggunakan satelit. Tak heran jika akhir pekan kemarin, penjualan parabola di Pakistan meningkat tajam.
Di sisi lain, larangan mengudara bagi stasiun-stasiun televisi membuat angka penjualan media cetak di Pakistan juga meningkat dua kali lipat.
Situasi Darurat Masih Tiga Minggu Lagi
Sementara itu, Presiden Partai Liga Muslim-partai yang saat ini berkuasa-Chaudhry Shujaat Hussain mengatakan bahwa Presiden Musharraf kemungkinan akan mencabut status darurat dalam dua atau tiga minggu ke depan.
“Presiden menyadari konsekuensi jika status darurat diberlakukan dalam jangka waktu lama, ” kata Shujat Hussain, yang dekat dengan lingkungan Presiden Musharraf.
Di sisi lain, kelompok-kelompok oposisi di Pakistan, hari ini, Rabu (7/11) rencananya akan menggelar pertemuan untuk membahas status situasi darurat yang ditetapkan Presiden Musharraf.
Benazir Bhutto, salah seorang pemimpin kelompok oposisi mengatakan, dunia internasional harus memaksa Musharraf mencabut kebijakannya atau memaksanya turun dari jabatan presiden.
“Jika Musharraf tidak mencabut status darurat, saya yakin komunitas internasional harus memilih, rakyat Pakistan atau dia (Musharraf), ” tukas Bhutto dalam wawancara dengan Channel 4 Inggris. (ln/presstv/al-arby)
