Setiap minggu, Mahmoud Habbash, seorang Menteri Urusan Agama otoritas boneka Palestina, mengirimkan e-mail ke masjid di seluruhh Tepi Barat. Surta berisi pesan yang harus disampaikan saat khutbah Jumat, setiap imam harus menerimanya.
BacaJuga
Praktek ini ditujukan untuk ulama yang dianggap terlalu radikal, menunjukkan langkah ekstrim otoritas boneka Palestina untuk melemahkan saingan-saingannya, juga berusaha untuk melanggengkan kekuasaan dan “manut” terhadap prasyarat Israel untuk pembicaraan damai.
Kebijakan ini telah diluncurkan sejak tahun lalu. Tetapi telah dilaksanakan dengan semangat begitu tinggi pada beberapa bulan terakhir dan pengamat mengatakan ini menjadi faktor menurunnya kekuatan Hamas di Tepi Barat.
Para pendukung kebijakan mengatakan kontrol sangat ketat diperlukan untuk mengekang ceramah berapi-api, menjaga persatuan Palestina dan mempromosikan Islam moderat. Namun kritikus mengatakan kebijakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kebebasan berekspresi dan jika kenegaraan Palestina dicapai, maka akan terbentuk sebuah otoritas tangan besi.
Amerika Serikat terus mendesak Otoritas boneka Palestina agar mengakhiri khutbah-khutbah pedas di masjid-masjid dan menjanjikan upaya perdamaian. AS secara tersembunyi memuji upaya ini, hal ini dipandang sangat bermanfaat untuk AS.
Lebih jauhnya lagi, para ulama yang bertentangan dilarang berkhutbah di masjid dan orang-orang yang boleh berkhutbah adalah orang pilihan yang dibayar oleh otoritas.
“Rencana otoritas Palestina adalah untuk memerangi Islam dan tren agama di dalamnya,” ujar Sheikh Hamid Bitawi, seorang ulama yang terkenal di Nablus yang selalu menyampaikan khutbah Jumat selama empat dekade sebelum otoritas boneka Palestina melarangnya sejak tiga bulan lalu.
Bitawi memperkirakan bahwa puluhan imam lainnya telah dicegah untuk berkhutbah sejak penindasan dimulai. Masjid-masjid mulai kekurangan penceramah. “Saya yakin popularitas Fatah-partainya Abbas-akan menurun,” ujar Bitawi. “Mereka akan dihukum karena perilaku mereka.”
“Demi kepentingan nasional”
Kebijakan terhadap masjid itu dimotori oleh Habbash yang telah diangkat menjadi menteri sejak Mei 2009, menempatkan sekitar 1.800 masjid di seluruh Tepi Barat di bawah pengawasannya. Ia menuduh para ulama memberikan khutbah memusuhi, tidak hanya untuk Israel dan Yahudi tetapi juga untuk pemerintahan Abbas.
“Kami yakin ini adalah demi kepentingan nasional kita,” klaimnya dalam sebuah wawancara di El Bireh, dekat Ramallah. Habbash menambahkan bahwa ratusan masjid telah dikuasai oleh “militan” termasuk Jihad Islam.
Setelah mengambil alih masjid, Habbash memerintahkan untuk melaporkan khutbah. Seorang imam dapat berkhutbah, ujar Habbash, “tetapi tentu saja dia harus melaporkannya.”
Habbash juga memaksa “imam” pilihannya untuk berkeliling dari masjid satu ke lainnya untuk mencegah apa yang ia sebut “kontrol pemikiran ideologis”. (haninmazaya/arrahmah.com)
