JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum Taruna Muslim, Ustadz Alfian Tanjung menilai Panitia Kerja yang menyelidiki pelanggaran Detasemen Khusus 88 dalam operasinya (Panja Densus 88) oleh DPR akan berjalan lambat karena anggota dewan akan disibukkan urusan menjelang Pemilu 2014.
“Panja Densus akan sangat lamban. Bahkan tidak efektif karena masing-masing partai akan disibukkan dengan konsolidasi politik,” ujarnya kepada arrahmah.com, Senin (25/2/2013) Jakarta.
Lebih dari itu, ia mengatakan kebijakan partai-partai terhadap densus 88 yang berada di Panja tersebut akan penuh intervensi oleh unsur eksternal.
“Pasti akan dapat intervensi baik oleh pemerintah NKRI, Pemerintah AS, maupun Australia,” tegas Ustadz Alfian.
Kendati demikian, ia meminta ormas dan Umat Islam untuk tetap mengawal panja Densus 88 agar tidak diintervensi dan dapat berjalan sesuai tujuan dibentuknya Panja.
“Ormas Islam harus kuat-kuatan dengan upaya mereka membungka Panja,” ucap Ustadz Alfian.
Sementara itu, Ustadz Alfian Densus 88 agar segera diaudit keuangannya dan sumber dananya, dan meminta Densus 88 agar segera pula untuk dibubarkan. “Petingginya juga harus diadili,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR berencana membentuk panitia kerja pengawasan Densus 88.
“Tujuannya agar aspirasi dan kritik masyarakat terkait penanganan terorisme dapat ditangani oleh DPR dan direspon oleh Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Panja juga akan meminta agar kinerja penanggulangan terorisme dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Almuzzammil, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jumat (15/2/2013) seperti dilansir Antara.
Tindakan Densus 88 menurut dia, dalam menindak terduga teroris dinilai telah meresahkan masyarakat, terutama umat Islam.
Densus 88 diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat, karena telah dengan sengaja beberapa kali melakukan salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan korban nyawa dan luka-luka, ujar Muzzammil. (bilal/arrahmah.com)
