JAKARTA (Arrahmah.com) – Dinilai gagal mengusut kasus skandal Bank Century, Petisi 28 mengancam akan menurunkan SBY dengan mengerahkan sejuta massa mengepung istana presiden, tepat pada hari Sumpah Pemuda 20 Oktober mendatang. Aksi sejuta massa ini dipersembahkan untuk memperingati enam tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.
BacaJuga
Hal itu dikatakan aktivis senior Petisi 28, Haris Rusli Moti dalam konpers evaluasi satu tahun pemerintahan SBY-Boediono di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (26/9/2010). Ada empat tuntutan utama yang akan diajukan pada aksi yang rencananya digelar pada 20 Oktober mendatang.
“Tuntutan utama kita, turunkan SBY, turunkan harga, usir penjajah-penjajah asing (perusahaan-perusahan neolib) dan usut tuntas skandal Century,” ujarnya dalam konpers yang dihadiri oleh lima belas orang dari berbagai elemen LSM, mahasiswa dan organisasi massa.
Menurut rencana, Petisi 28 bersama lebih dari 10 organisasi massa seperti BEM se-Indonesia, Federasi Serikat Petani Indonesia, Aliansi Buruh Mengunggat, Bendera dan lainnya akan menggelar akan menggelar aksi besar-besaran untuk memperingati serta menurunkan SBY-Boediono yang dinilai gagal menjalankan pemerintahan.
“Satu juta massa di jalan, itu kekuatan kita, kita akan kepung dan kalau bisa duduki istana (presiden). Kita mau pemimpin pemerintahan saat ini jatuh, bangsa ini harus mandiri dan berdaulat,” sambung dia lagi.
Menurut dia, dua hal yang setidaknya menjadi alasan utama presiden harus turun adalah pembiaran Presiden terhadap perusahaan-perusahaan asing yang terus mengeruk keuntungan sumber daya alam dalam negeri dan kegagalan pemerintahan SBY dalam mengusut kasus Century.
Lebih lanjut, kata Haris, pada tanggal 28 September mendatang akan kembali menggelar pertemuan untuk mematangkan aksi di kantor LBH Indonesia di Jalan Diponegoro.
PETISI 28: SBY BELUM BAWA KESEJAHTERAAN
Menurut Petisi 28, menjelang enam tahun pemerintahan SBY dan satu tahun bersama Boediono, dinilai belum ada kemajuan perbaikan dan kesejahteraan. SBY bahkan dinilai lebih banyak gagal mengatasi konflik antar institusi negara dan masyarakat.
“Berbagai macam konflik yang tidak terselesaikan menjadikan kinerja pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pemerintahan ini,” tandas Haris.
Petisi 28 mencatat, kasus skandal Century yang belum terselesaikan menjadi alasan paling utama sebagai kegagalan kepemimpinan SBY bersama wakilnya Boediono.
Kasus lainnya, lanjut dia, termasuk yang belakangan ini yaitu judicial review Yusril Ihza Mahendra yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memutuskan bahwa Jaksa Agung Hendarman sudah tidak sah sejak Rabu (22/9/2010) lalu.
Karenanya lanjut Rusli, gerakan masyarakat secara nasional dibutuhkan untuk mengingatkan bahkan meminta pertanggungjawaban SBY-Boediono terhadap kegagalan-kegagalan yang telah dilakukannya.
Menurutnya, setidaknya ada tiga momen penting yang harus dimanfaatkan untuk menggulingkan Pemerintahan SBY yaitu, 20 Oktober mendatang karena bertepatan dengan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono dan enam tahun pemerintahan SBY, 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Nasional dan 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan.
“Ini dilakukan untuk membuat perubahan dari opinion power menjadi real power,” tegasnya.
Senada itu, Ketua BEM Indonesia Adiyatma mengatakan Pemerintahan SBY masih semu, masih banyak rakyat yang belum merdeka.
“Selama ini kita masih mengoreksi rencananya pada 28 Oktober. Kami akan evaluasi pemerintah SBY, karena selama ini masih lemah,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan korupsi juga masih merajalela, kasus Century tidak ada kejelasan. “Pemerintah SBY hanya dipenuhi dengan pencitraan dan bagi-bagi jabatan,” tegasnya.
Baginya, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini dibentuk untuk mentupi kesalahan Pemerintah. Adiyatma mencontohkan kalau penjahat tertangkap lima dikeluarkan di media tiga, sisanya untuk menutupi kesalahan selanjutnya. (voi/arrahmah.com)
