NEW YORK (Arrahmah.com) – Rusia dan Cina akan memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung Barat yang berisi sanksi terhadap Suriah.
Ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada Rabu (18/7/2012) untuk melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan draf yang mengusulkan sanksi terhadap Damaskus di bawah Bab 7 Piagam PBB, yang memungkinkan untuk diberlakukannya sanksi mulai dari sektor ekonomi hingga embargo senjata dan juga bisa mengesahkan penggunaan kekuatan militer jika perlu.
“Kami akan lihat. Saya sudah menegaskan bahwa akan memberikan suara untuk menentang resolusi ini,” Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, menyatakan kepada wartawan di New York pada Senin (16/7/2012)
Dia juga meminta anggota Dewan untuk memperpanjang mandat Misi Pengawasan PBB di Suriah (UNSMIS).
“Jika orang ingin melampirkan agenda politik masing-masing, itu berarti mereka tidak ingin misi ini untuk dilanjutkan.”
Mandat 90 hari misi pengamat PBB itu akan berakhir pada 20 Juli.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB, Mark Lyall Grant, mengatakan Rusia dan Cina “masih menyatakan keberatan atas Bab 7” untuk Suriah.
Pada hari Selasa (17/7), utusan Cina untuk PBB, Li Baodong, mengatakan Beijing telah menyeru untuk menegosiasikan waktu dalam masalah ini.
Namun, Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan, “Logika rancangan resolusi yang diajukan Inggris dan sangat dukung adalah bahwa harus ada sesuatu yang baru. Perlu ada tekanan yang diterapkan di bawah Bab 7.”
Pemerintah Barat yang anti-Suriah telah menyerukan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mundur. Namun, Rusia dan Cina tetap bersikukuh menentang usaha Barat untuk menggulingkan Assad.
Pada tanggal 4 Februari, Rusia dan Cina memveto draf resolusi yang didukung Barat atas Suriah di Dewan Keamanan PBB. Kedua negara ini menolak wajib militer dengan alasan tidak seimbang.
Moskow dan Beijing juga memveto resolusi Dewan Keamanan terhadap Suriah pada tanggal 5 Oktober 2011. (althaf/arrahmah.com)