KAIRO (Arrahmah.com) – Sebuah sumber militer sebagaimana dikutip oleh Ahram Online dengan kondisi anonimitas menuturkan bahwa dewan militer yang berkuasa menyatakan situasi politik Mesir saat ini tidak pasti, dimana Ikhwanul Muslimin berdiri di ambang pintu kekuasaan dengan memenangkan kursi kepresidenan.
“Dewan militer bertekad untuk tidak mengizinkan Ikhwanul Muslimin merebut kekuasaan,” kata sumber tersebut.
“Kami tidak akan melepaskan kendali kekuasaan sampai konstitusi baru dikeluarkan dan arena ini diatur untuk proses politik yang seimbang,” lanjutnya.
“Ada kekuatan politik yang ingin mendiskreditkan proses politik dengan membuat orang percaya bahwa keputusan diambil melalui kesepakatan politik,” tambahnya. “Untuk menghindari perubahan mendadak yang bisa mengakibatkan konfrontasi dan mendorong situasi ke tepi jurang, dewan militer tetap menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu mengatur proses politik demi menjaga stabilitas negara.”
“Amerika Serikat dan Uni Eropa, keduanya telah mengirimkan pesan yang mencerminkan preferensi mereka atas Mohamed Mursi sebagai presiden Mesir,” kata sumber itu.
“Mereka terlalu percaya diri dengan dukungan ini. Kelompok ini telah mengadopsi kebijakan menekan penguasa sementara Mesir mengenai pengaturan politik yang akan datang.”
“Selain itu, Ikhwanul Muslimin telah bertukar pesan dengan AS – yang tentu saja diketahui Israel- mengenai jaminan sikap kelompok pada Hamas, Gaza, dan perjanjian Camp David,” tambahnya. “Namun, masih belum jelas apakah AS akan lebih memilih untuk menjadikan Mursi atau Shafiq di posisi nomor satu Mesir.”
Sumber itu lebih lanjut menjelaskan bahwa Ikhwanul Muslimin telah meningkatkan protes atas putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, yang menyebabkan pembubaran parlemen Mesir, dan berusaha untuk memonopoli Majelis Konstituante yang bertanggung jawab untuk menyusun konstitusi baru. Setiap pembicaraan masa depan antara kedua belah pihak, oleh karena itu, kata sumber tersebut, “akan bersifat, konfrontatif, bukan ramah.”
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Ikhwanul Muslimin mengadopsi sikap konfrontatif, setelah lama bergantung pada kebijakan negosiasi,” kata sumber itu. “Kinerja mereka selama fase transisi menempatkan mereka dalam posisi yang lebih lemah dari sebelumnya, dan sekarang mereka sedang melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali basis dukungan mereka.”
Menyusul putusan pengadilan konstitusional yang menyebabkan pembubaran parlemen, dewan militer mengeluarkan Deklarasi Konstitusi tahun lalu, di mana ia menegaskan bahwa militer akan kembali mengambil alih kekuasaan legislatif parlemen sampai pemilihan parlemen baru dapat diselenggarakan. Hal ini juga diasumsikan kewenangan untuk memilih anggota majelis konstituante, yang, di bawah Deklarasi Konstitusi tahun lalu, menjadi hak prerogatif tunggal pasca-Mubarak.
Hasil akhir pemilihan presiden Mesir kemungkinan akan diumumkan pada hari Sabtu atau Minggu, menurut pernyataan pada hari Rabu (20/6/2012) oleh Komisi Agung Pemilihan Presiden. Pengumuman itu semula dijadwalkan Kamis (21/6). (althaf/arrahmah.com)
