JAKARTA (Arrahmah.com) – Jika tidak ada aral melintang, penetapan awal puasa atau 1 Ramadan versi pemerintah akan ditentukan pada Selasa (10/8/2010) sore ini, melalui sidang isbat dengan melibatkan berbagai kelompok Umat Islam.
Berbeda dengan Muhammadiyah, yang telah mengumumkan awal puasa Ramadhan Rabu (11/8) besok, semua pihak berharap penetapan awal Ramadhan diharapkan tidak terjadi perbedaan.
Namun, karena perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan awal puasa, bisa jadi tidak seragam.Apalagi, kondisi bulan pada saat ini cukup sulit untuk diamati atau di rukyat.
Wakil Ketua Tim Fatwa MUI, Prof Dr. Ali Mustafa Ya’kub berharap agar keputusan nanti bisa menjadikan persatuan umat.
Ali Mustafa mengatakan, untuk mencegah perbedaan sebenarnya, dalam keputusan MUI tahun 2004 sudah menetapkan bahwa hak penentuan awal puasa Ramadhan ada pemerintah RI, dalam hal ini adalah Menteri Agama (Menag). Hanya saja faktanya dalam perjalanan, ketentuan yang telah dibuat semua ormas Islam ini juga tak dipatuhi.
“Jadi kurang apa lagi? Toh itu sudah ditentukan tahun 2004 lalu, “tambahnya.
Pria yang juga dikenal ahli hadist dan guru besar ilmu hadist IIQ (Institut Ilmu al-Qur’an) ini mengatakan, seharusnya selama pemerintah itu tidak memerintahkan hal yang maksiat, wajib diikuti, apalagi untuk persatuan umat.
Berbekal pengalaman di Timur Tengah, pria yang pernah tinggal delapan tahun di Saudi Arabiyah ini mengaku bagaimana Negara kaya minyak itu tak pernah terjadi perselisihan dalam penentuan awal Ramadhan atau Idul Fitri.
“Itu karena keputusan diserahkan pada pemerintah dan semua mentaatinya, “ ujarnya lebih jauh.
Sebagaimana diketahui, Sidang Isbat untuk menentukan awal Ramadhan akan dilakukan Kementerian Agama Selasa sore ini. Bagaimanapun MUI berharap keputusan sidang dapat memersatukan perbedaan pendapat dalam menetapkan awal Ramadan 1431 H. (hdytlh/arrahmah.com)
