KAIRO (Arrahmah.com)- Memblokir situs porno akan menyedot anggaran Mesir sebesar $ 16,5 juta dan dapat menyebabkan perlambatan yang signifikan pada layanan internet di negara itu, pakar telekomunikasi dan IT Mesir menyatakan, dikutip Ahram Online pada Minggu (29/4/2012).
Dalam sebuah seminar yang diadakan di Kairo akhir pekan ini, para ahli menjuluki setiap usaha untuk menyensor situs sebagai usaha yang “tidak berguna”. Mereka menambahkan bahwa langkah tersebut hanya akan efektif dalam beberapa bulan saja karena dinilai akan menghisap anggaran yang tidak sedikit.
Awal tahun ini, anggota parlemen dari kubu Ikhwanul Muslimin menyerukan langkah-langkah untuk memblokir semua situs porno, karena efeknya yang menggerogoti nilai-nilai dan moral masyarakat.
Larangan kontroversial ini merupakan topik hangat pada konferensi teknologi ICT tiga hari Kairo yang dimulai pada tanggal 26 April. Para peserta berseberangan pendapat dengan inisiatif anggota parlemen ‘Islamis’ yang diperkirakan akan merugikan negara antara $ 11,6 juta – $ 16,5 juta dalam pelaksanaannya.
Sementara beberapa persetujuan moral yang diungkapkan dari tindakan keras porno, yang lain khawatir tentang kebebasan berekspresi, logistik, dan efek yang mungkin Mesir berkembang sektor TI.
“Jika undang-undang pemblokiran internet ini disahkan maka keputusan lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini pun harus dirinci,” kata Ahmed Helmi, seorang pejabat Otoritas Telekomunikasi Nasional.
Pakar komunikasi, Nagi Anis, memperingatkan bahwa memblokir situs akan menyebabkan pelambatan signifikan dari layanan internet yang dapat menghambat usaha Mesir untuk mengembangkan perdagangan elektronik dan menarik investasi di masa mendatang.
Dia menunjukkan ironi Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohamed Salem, yang menjanjikan empat kali lipat kecepatan internet yang tak kunjung terealisasi.
Anis menambahkan bahwa semua perusahaan telekomunikasi Mesir memiliki program teknis yang dapat mereka gunakan untuk memblokir situs internet, dan beban keuangan untuk hal ini masih mampu ditanggung swasta.
Selain kas negara, Anis juga memperingatkan resiko pengesahan kebijakan itu untuk kebebasan sipil Mesir. Menurutnya, membatasi akses menuju situs porno bisa jadi hanya merupakan langkah pertama untuk memblokir semua konten internet yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran dan Cina, yang memblokir situs pornografi, juga ternyata hanya menjadikan itu sebagai dalih untuk melarang situs politik yang dinilai bertentangan dengan arus rezim yang berkuasa. (althaf/arrahmah.com)
BacaJuga
