PARIS (Arrahmah.com) – Rezim Moammar Gaddafi mendanai kampanye pemilu Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy pada pemilu tahun 2007 sebesar 50 juta euro, sebuah situs berita melaporkan pada Sabtu (28/4/2012), menerbitkan apa yang dikatakan sebagai bukti dokumenter.
Dokumen 2006 berbahasa Arab, yang dilaporkan oleh situs Mediapart memperlihatkan persetujuan antara kedua belah pihak, ditandatangani oleh kepala intelijen asing Gaddafi, Mussa Kussa. Disebutkan bahwa kesepakatan “pada prinsipnya untuk mendukung kampanye untuk calon presiden, Nicolas sarkozy, untuk uang setara 50 juta euro”.
Investigasi situs sayap kiri membuat penilaian yang sama pada 12 Maret berdasarkan kesaksian oleh seorang dokter mantan dealer senjata Perancis yang diduga telah mengatur sumbangan kampanye di mana Sarkozy mengelaknya dan mengatakan sebagai sesuatu yang “mengerikan”.
Ini tidak menyatakan bahwa uang Libya benar-benar diserahkan.
Laporan terbaru datang saat saingan Sarkozy dari jalur sosialis Fancois Hollande memimpin dalam jajak pendapat menjelang babak putaran kedua pemilihan presiden pada 6 Mei mendatang.
Juru bicara kampanye Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet pada Sabtu (28/4) menolak laporan tersebut dan mengatakannya “konyol” serta “penyimpangan kikuk” yang diatur oleh kubu Hollande.
Dalam sebuah email kepada AFP dia mengatakan bahwa dana kampanye Sarkozy tahun 2007 telah dibersihkan oleh Dewan Konstitusi setelah pemilu tanpa pertanyaan.
Namun juru bicara Hollande menyeru Sarkozy untuk “menjelaskan sendiri kepada rakyat Perancis dalam menghadapi unsur serius dalam dokumen yang berasal dari rombongan diktator Libya sendiri”.
Mediapart mengatakan bahwa mereka mendapat catatan dari pejabat senior rezim Gaddafi yang kini bersembunyi.
Catatan yang diterbitkan dan diterjemahkan oleh Mediapart mengatakan kesepakatan itu mengikuti pertemuan pada 6 Oktober 2006 yang dihadiri oleh kepala mata-mata Gaddafi, Abdullah Senussi, kepala pendanaan Afrika investasi Tripoli Bashir Saleh dan orang yang dekat dengan Sarkozy, Brice Hortefeuz serta dealer senjata, Ziad Takieddine.
Seorang pengacara Takieddine membantah kepada AFP bahwa kliennya hadir, namun mengatakan “ia percaya dokumen ini kredibel, mengingat tanggal dan nama-nama orang.”
Hortefeux yang kemudian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Sarkozy, mengklaim bahwa ia belum pernah bertemu dengan Mussa Kussa atau Bashir Saleh.
Sebelumnya pada tahun lalu putra Gaddafi, Seif al-Islam mengatakan bahwa Libya membiayai kampanye Sarkozy setelah Paris meninggalkan hubungannya dengan Libya dan berbalik menyerang Gaddafi (bersekutu dengan NATO-red) hingga Gaddafi digulingkan.
“Sarkozy harus lebih dahulu mengembalikan uang yang dia ambil dari Libya untuk membiayai kampanye politiknya. Kami mendanai dan kami memiliki rincian dan siap untuk mengungkapkan semuanya,” ujar Seif kepada jaringan Euronews. (haninmazaya/arrahmah.com)
