JAKARTA (Arrahmah.com) – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menegaskan kepeduliannya terhadap persoalan keseharian yang mendera umat Islam termasuk menanggapi rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah. Rencananya MIUMI akan memberikan taushiyah (nasihat/rekomendasi), meskipun prinsip MIUMI menjadi mediator antara kepentingan pemerintah dengan umat Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berbenturan dengan pemerintah dalam beberapa hal.
“Seperti BBM, kita bisa saja berbenturan, yang pasti kita sedang mengkonsep apa taushiyah yang pas untuk pemerintah, yang pasti konsepnya kita seperti Imam Nawawi, boleh menarik pajak dari masyarakat, selama pejabat itu menurunkan tingkat gaya hidup mewahnya, itu baru boleh,” kata ustadz Bachtiar Natsir kepada arrahmah.com, Jakarta, Rabu sore (4/4).
Lanjut Ustadz Bachtiar, konsep Imam Nawawi tersebut bisa diterapkan pada kondisi pemerintahan saat ini, yang sedang mengalami kesulitan anggaran.
“Sama halnya sekarang, ketika negara dalam keadaan defisit anggaran, lalu menaikkan harga kebutuhan pokok, dengan catatan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus menurunkan minimal separuh dari gaya hidupnya, baru boleh. Itu salah satu taushiyah kita yang akan kita berikan kepada pemerintah,” ujar sekjen MIUMI Pusat.
Langkah-langkah yang dilakukan MIUMI dalam menyampaikan aspirasi umat menurutnya, akan tetap berada pada koridor ke-ulamaan yaitu menyampaikan nasihat atau taushiyah kepada pemerintah secara berkesinambungan, akan tetapi jika pada suatu kondisi dibutuhkan untuk melakukan tekanan massa, MIUMI siap aksi turun ke jalan.
“Kebetulan orang-orang di MIUMI punya basis massa sendiri dan itu kita sudah komit untuk kita satukan, yang kedua sesuai dengan jati diri MIUMI kita akan bergerak di ranah keulamaan, langkah pertama kita akan ajukan taushiyah atau rekomendasi kepada pemerintah, yang kedua kita tidak akan tinggal diam ketika itu ada respon positif, kita akan ajukan kembali, yang ketiga kita akan mempertimbangkan penggunaan massa, dengan memperhatikan etika demonstrasi,” papar Ustadz Bachtiar.
Terkait pertanyaan, apakah MIUMI terlibat politik praktis, Ustadz Bachtiar menjelas bahwa MIUMI tidak berpolitik praktis, akan tetapi merespon persoalan-persoalan politik yang berhubungan dengan umat.
“Kita tidak bisa tidak berpolitik, apalagi kita bicara qiyadah al ulama, yang dimaksud dengan tidak berpolitik praktis kita tidak mendukung atau memilih salah satu peserta pemilu,” tandasnya. (bilal/arrahmah.com)
