WASHINGTON (Arrahmah.com) – Washington mendesak penguasa Libya untuk ‘melindungi hak-hak semua rakyat Libya’ pada hari peringatan pemberontakan yang menggulingkan diktator Muammar Gaddafi.
“Melindungi hak semua rakyat Libya akan membantu menjaga kesatuan tujuan yang sudah terwujud melalui revolusi,” kata juru bicara Presiden Barack Obama. Ia pun mendorong mantan pemberontak untuk bekerja dengan pemerintah “dalam membangun stabilitas, perdamaian, dan rekonsiliasi.”
BacaJuga
Libya pada hari Jumat (17/2) merayakan ulang tahun pertama pemberontakan melawan Gaddafi dengan menyalakan kembang api dan meneriakkan sejumlah slogan.
Meskipun pemerintahan baru Libya tidak secara resmi mendeklarasikan, peringatan ini dilakukan spontan secara nasional di kota-kota yang dipimpin oleh penduduk Benghazi, kota pertama yang memberontak terhadap 42 tahun kekuasaan rezim Gaddafi.
Sementara itu, Perdana Menteri Interim Libya, Mustafa Abdel Jalil, memperingatkan pada Kamis (16/2) bahwa semangat revolusioner dan stabilitas Libya tidak akan bisa dikompromikan.
“Kami membuka tangan kami untuk semua warga Libya, apakah mereka mendukung revolusi atau tidak. Namun toleransi ini tidak berarti bahwa kami tidak mampu menangani stabilitas negara ini,” katanya dalam pidato televisi.
Meski demikian, kelompok Gerakan Nasional Libya Populer, yang pro-Gaddafi, menyatakan di beberapa situs bahwa situasi di Libya “menjadi lebih buruk setiap hari.”
“Sangat sedikit minat dari media internasional untuk mengulas banyak kengerian yang telah terjadi. Kami mereorganisasi diri kami di luar Libya dalam sebuah gerakan politik inklusif yang akan mencakup semua warga Libya yang memahami realitas mengerikan di negeri ini,” katanya.
Satu tahun setelah pemberontakan tersebut, Libya tengah sibuk memerangi tantangan baru, dari menjinakkan milisi nakal yang ikut berjuang menggulingkan Gaddafi, hingga membangun aturan hukum baru bagi Libya.
Tantangan lainnya termasuk membangun kembali infrastruktur yang sudah tua dan rusak, mendorong lembaga negara yang dinamis, mengatasi ekonomi yang korup, serta meningkatkan kesehatan, hukum dan sistem pendidikan yang lemah saat ini. (althaf/arrahmah.com)
