WASHINGTON (Arrahmah.com) – Kelompok HAM, Amnesty Internasional, menekan China untuk melakukan penyelidikan dan memberikan perlakuan hukum yang adil serta transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam kekerasan yang terjadi di wilayah barat negara Tirai Bambu itu, lapor Al Jazeera.
BacaJuga
“Kami terus mendesak Cina untuk menangani semua proses penahanan dan peradilan yang terkait dengan kekerasan di Urumqi tahun lalu secara transparan,” kata Mark Toner, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, negara yang bergabung dengan Amnesty baru-baru ini, kepada kantor berita AFP pada Jumat (2/7).
“Kami mendesak Cina untuk menjamin hak-hak hukum semua warga Cina dihormati sesuai dengan standar internasional,” katanya.
Sejumlah aktivis Uighur mengatakan ribuan orang masih belum ditemukan setelah serangan massa oleh pemerintah Cina yang dilakukan dengan menyertakan kekerasan.
Menanggapi hal ini, Amnesty mendesak Beijing pada hari Jumat untuk memulai penyelidikan independen atas pelanggaran hak-hak kemanusiaan tersebut.
“Banyak hal yang belum terjawab. Berapa banyak orang yang tewas? Siapa yang membunuh mereka? Bagaimana hal itu bisa terjadi? dan Mengapa?Catherine Baber, wakil direktur Amnesty wilayah Asia-Pasifik mengatakan.
Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan oleh Amnesty dari sejumlah warga Uighur, insiden massal itu bermula dari protes damai yang dilakukan warga terhadap tindakan pemerintah yang tidak adil dalam menghadapi pembunuhan pekerja pabrik Uighur di Cina selatan. Namun protes warga dan para pekerja Uighur itu disambut dengan kekerasan oleh aparat keamanan.
Sejumlah barang bukti, termasuk gulungan pita rekaman kejadian disita dan dihancurkan oleh aparat setempat.
Pemerintah Cina menyatakan hampir 200 orang tewas dan sekitar 1.700 terluka dalam kerusuhan tahun lalu. Pemerintah menyalahkan etnis muslim yang ada di sana sebagai separatis dan ekstrimis serta memicu kerusuhan selama dekade terakhir di wilayah yang ditinggali oleh lebih dari delapan juta etnis muslim tersebut. (althaf/arrahmah.com)
