WASHINGTON (Arrahmah.com) – Sebuah situs televisi Mesir melaporkan pada hari Senin (14/11/2011) bahwa Wakil Asisten Menlu AS untuk Urusan Timur Dekat, Yakub Walles, mengatakan ia memberitahu Essam al-Erian, Wakil Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan, bahwa pemerintah AS telah mengkaji beberapa kebijakan terkait Timur Tengah, Al Masry Al Youm menyatakan pada Rabu (17/11).
Namun, dia tidak menjelaskan kebijakan apa saja yang dimaksud, apakah terkait dengan Ikhwanul Muslimin atau daerah Arab pada umumnya.
Erian pada Senin (14/11) bertemu dengan Walles dan Peter Shea, sekretaris kedua di kantor Kedutaan Besar AS untuk urusan ekonomi dan politik di Kairo, kata televisi nasional Mesir.
Walles berbicara atas nama pemerintah AS, dan mengatakan, “Kami menghormati kehendak orang-orang Arab untuk membentuk rezim demokratis.”
Walles menekankan perlunya melindungi hak-hak sipil, kaum minoritas, dan perempuan.
Sementara itu, Erian menyatakan harapan bahwa pemerintah AS akan menghormati Mesir dalam membangun rezim Arab yang demokratis yang terinspirasi oleh budaya Arab dan Islam, termasuk mengimplementasikan nilai-nilai agama, dan memperlihatkan model demokrasi baru pada dunia.
Dia juga mendesak Amerika Serikat untuk menerima apa pun yang diputuskan oleh para pemilih Mesir. “Demokrasi berarti perdamaian, stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan di kawasan, yang menguntungkan seluruh dunia,” katanya.
Erian menyorot peran Washington dalam kawasan Arab dan dunia secara keseluruhan. Dia menyatakan harapan agar AS mulai mendengarkan orang-orang Arab.
Sementara itu, harian Al-Shorouk mengkutip Profesor Ilmu Politik Universitas Notre Dame, Emad Shahin, pada situsnya yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut mewakili hubungan yang meningkat antara Ikhwanul Muslimin dan AS. (althaf/arrahmah.com)
