JAKARTA (Arrahmah.com) – Setelah acara jalan-jalan para wakil rakyat yang dibungkus dengan nama studi banding, lagi-lagi para wakil rakyat kini menjadi sorotan. Kali ini terkait kemewahan para wakil rakyat di Senayan. Mobil mewah yang harganya miliran rupiah, membuat rumah rakyat di Senayan tampak seperti showroom mobil mewah. Ada Alphard, Hummer dan Bentley.
Menanggapi hal tersebut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat suara mengkritisi gaya hidup mewah anggota DPR. Kalla meminta anggota DPR tidak membuat jarak dengan rakyat.
BacaJuga
“Berhenti hidup mewah lah. Pantas tidaknya, itu masing-masing. Tapi, sebagai wakil rakyat ya jangan jauh-jauh dari rakyat,” kata Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat ini di Jakarta, Rabu (16/11/2011).
Bahkn mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mengungkapkan bahwa gaya hidup parlente dan hedonisme yang dilakukan oleh para anggota dewan sudah masuk ke dalam fase degradasi moral dan etika.
Buyung menilai para pejabat sudah mengarah kepada sistem oligarki, yakni menyatukan kekuasaan dan uang. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah anggota dewan menonjolkan kehidupan parlente untuk mendapat pengakuan kekuasaan.
“DPR-nya yang enggak benar. Untung saja sekarang ini belum ada demo-demo untuk bubarkan DPR seperti tahun 1950. Bisa saja nanti kalau sudah kehabisan kesabaran dengan DPR, bisa didemo,” kata Buyung.
Terkait gaya hidup mewah para politisi tersebut, pertama kali diungkapkan oleh Busyro Muqoddas. Busyro adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia tidak sekedar menyinggung mobil mewah, tapi juga menyebut gaya hidup hedonis sejumlah politisi.
“Mereka sangat perlente. Mobil dinas saja Crown Royal Saloon yang jauh lebih mewah dari mobil perdana menteri negeri tetangga. Mereka lebih mencerminkan politisi yang pragmatis-hedonis,” kata Busyro.
Sentilan itu disampaikan dalam pidato kebudayaan, yang berlangsung di Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Kamis 10 November 2011. Busyro menambahkan bahwa lembaga negara dihuni pemberhala nafsu dan politik kekuasaan dengan moralitas rendah, adalah akar dari segenap perilaku koruptif. Jika tidak segera dicegah, korupsi bisa membenamkan bangsa ini.
Segencar kritikan yang ditujukan segencar itu pulalah bantahan yang diterima rakyat. Para pemilik mobil-mobil itu membantah bahwa mobil-mobil itu adalah hasil patgulipat. Mereka mengaku membeli mobil-mobil itu dengan hasil keringat sendiri. Dari berdagang sebelum menjadi wakil rakyat.
Dengarlah penjelasan Herman Hery. Dia politisi dari PDI Perjuangan. Memiliki mobil Bentley yang harganya miliaran rupiah. “Saya ini pengusaha. Apa dosa kalau anggota DPR punya mobil bagus?” kata Herman kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (15/11). Mobil itu, katanya, dibeli awal 2004.
Herman mengaku sudah melaporkan ihwal mobil Bentley itu ke KPK. “Harta kekayaan saya Rp28 miliar dan apa salahnya kalau punya mobil bagus,” katanya.
Herman memang sudah melaporkan jumlah kekayaanya kepada lembaga negara. Dari laporan Hery kepada LHKPN tanggal 24 Februari 2010 diketahui bahwa total harta kekayaan Rp23,4 miliar dan US$330.000. Sementara kendaraan yang dilaporkan antara lain Aphard dan Range Rover.
Ironisnya, Herman adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, propinsi yang masih tergolong miskin dan angka kematian anak dan ibunya cukup tinggi. Selain sebagai anggota DPR, Herman juga tercatat sebagai Ketua Umum Harley Owners Group dan Presiden Komisaris PT Dwimukti Group.
Politisi Golkar Bambang Soesatyo tampak enggan mengomentari isu hedonisme dan mobil mewah anggota DPR itu. Bambang sendiri memiliki Bentley dan Hummer. Dua mobil itu, katanya, dibeli sebelum menjadi anggota DPR dan telah dimasukkan dalam Laporan Harta Kekayaan di KPK.
Terkait hal tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengimbau anggota DPR yang bergaya hidup mewah untuk lebih berempati kepada rakyat yang mereka wakili.
“Banyak terjadi cara hidup ya’ng tidak pantas di tengah rakyat yang mau cari makan saja masih susah,” kata Mahfud.
Gaya hidup mewah sebagian anggota DPR, kata Mahfud, bisa memicu tindakan memperkaya diri sendiri seperti korupsi.
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan tauladan yang dicontohkan oleh para khalifah, khususnya Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Setelah menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan gebrakan yang tidak biasa dilakukan arja-raja Dinasti Umayyah sebelumnya. Umar menolak kendaraan dinas. Ia memilih menggunakan binatang tunggangan miliknya sendiri.
Al-Hakam bin Umar mengisahkan, “Saya menyaksikan para pengawal datang dengan kendaraan khusus kekhalifahan kepada Umar bin Abdul Aziz sesaat dia diangkat menjadi Khalifah. Waktu itu Umar berkata, ‘Bawa kendaraan itu ke pasar dan juallah, lalu hasil penjualan itu simpan di Baitul Maal. Saya cukup naik kendaran ini saja (hewan tunggangan).'”
Bahkan suatu ketika Maslamah bin Abdul Malik menjenguk Umar bin Abdul Aziz yang sedang sakit. Maslamah melihat pakaian Umar sangat kotor. Ia berkata kepada istri Umar, “Tidakkah engkau cuci bajunya?” Fathimah menjawab, “Demi Allah, dia tidak memiliki pakaian lain selain yang ia pakai.”.
Sungguh kami merindukan pemimpin yang lebih takut akan amanahnya dalam mensejahterakan rakyatnya dibandingkan mementingkan kesejahteraan dirinya sendiri. Wallohua’lam. (dbs/arrahamah.com)
