JAKARTA (Arrahmah.com) – Dua masalah besar menimpa kaum buruh saat ini. Terus menurunnya tingkat kepastian kerja (sistem kontrak/outsourcing) dan persoalan kesejahteraan yang rendah adalah dua masalah tersebut
“Dua persoalan saling berkaitan satu sama lain dan timbul akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaiannya,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSPBB), Arief Poyuono, Rabu malam (28/4).
Menurut Arief, pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas untuk memulai langkah-langkah penyelesaiaan yang dihadapi kaum buruh saat ini. Padahal, sambung dia, pemerintah bisa memulainya dengan pemberantasan pungutan liar (pungli) dan pemaksimalan pengelolaan dana Jamsostek. “Pungli menyebabkan pengusaha harus menekan upah buruh,” jelasnya.
Lebih lanjut Arief mengatakan, dari survei yang dilakukan oleh FSPBB selama tahun 2009, pungli menyerap sedikitnya 12 persen dari seluruh biaya produksi. Menurutnya, jika angka 12 persen tersebut dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan buruh, maka kehidupan buruh dipastikan bisa lebih baik.
Sementara itu, dana Jamsostek yang seharusnya dinikmati kaum buruh, justru digunakan untuk sumber dana pembiayayaan jangka panjang oleh pemerintah. Pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7,7 persen untuk lima tahun ke depan. “Penggunaan dana jamsostek tersebut jelas tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan buruh,” ucap Arief.
Oleh karena itu, Arief mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah tidak berpihak pada kesejahteraan kaum buruh. Sehingga, ia mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk segera merumuskan program-program peningkatan kesejahteraan buruh terkait dengan peringatan hari buruh sedunia pada 1 Mei 2010 mendatang. (rep/arrahmah.com)
