TEL AVIV (Arrahmah.com) – Benyamin Netanyahu, perdana menteri Israel, telah mendeklarasikan pemerintahnya tidak akan pernah sama sekali melarang pembangunan di Yerusalem Timur, meskipun sahabat karibnya, Amerika Serikat, mengutuk pengumuman belum lama ini atas pembangunan 1.600 unit perumahan.
Netanyahu mengatakan pada kabinetnya pada hari Minggu (23/3) bahwa ia ingin mempertegas posisi Israel terhadap Yerusalem dalam kunjungannya ke Washington minggu ini.
“Kebijakan kami di Yerusalem merupakan kebijakan yang sama yang ditaati oleh seluruh pemerintah Israel selama 42 tahun terakhir, dan tidak ada perubahan sama sekali,” ujar Netanyahu dingin.
“Bangunan yang ada di Yerusalem harus sama dengan bangunan yang ada di Tel Aviv saat ini,” lanjutnya.
Netanyahu berangkat ke ibukota AS pada Minggu malam untuk melakukan lobi dan diplomasi dengan AS dalam bingkai American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan bertemu dengan Barack Obama.
Kunjungannya dilakukan di tengah-tengah meningkatnya tekanan antara Israel dan Washington mengenai pengumuman pembangunan ilegal ribuan unit rumah baru bagi warga Yahudi di wilayah jajahannya, Palestina, saat wapres AS Joe Biden mengunjungi negeri Zionis tersebut.
George Mitchell utusan AS untuk wilayah Timur Tengah bertemu dengan Netanyahu pada hari yang sama untuk memberikan undangan resmi bertemu Obama pada hari Selasa dan memaksa Israel melakukan perundingan tidak langsung antara Israel-Palestina, yang tidak pernah memberikan penyelesaian apapun dan tidak pernah memberikan manfaat sekecil apapun bagi rakyat Palestina.
Ban Ki-moon, sejken PBB, juga hadir di Palestina, pada hari Minggu. Ia mengkritik blokade Israel terhadap Jalur Gaza. Ban mengatakan bahwa PBB ada di pihak Palestina dan turut bersedih saat menyaksikan puluhan keluarga harus hidup di bawah kondisi yang tidak semestinya.
Kunjungan sekjen PBB ini pun dilakukan di Tepi Barat sehari sebelumnya dalam rangka meminta Israel menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina.
“Kami tegaskan, setiap aktivitas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki Israel ini ilegal dan harus dihentikan,” kata Ban, saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan perdana menteri Palestina.
Ban menekankan komitmen PBB pada dalam negosiasi empat pihak mengenai Timur Tengah yang terdiri dari perwakilan dari PBB. Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat, untuk segera mendirikan negara bagian Palestina. (althaf/alj/arrahmah.com)
