JAKARTA (Arrahmah.com) – Titik berat pemberantasan teroris akan menjadi perhatian utama Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun Kementerian Pertahanan akan lebih memfokuskan pada agenda penyelesaian masalah peradilan militer dan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara.
BacaJuga
“Soal pemberantasan tadi disampaikan. Tapi poinnya masalah politik, hukum, dan keamanan,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusginatoro di sela-sela acara National Summit 2009, di Ritz Carlton, Jakarta, Jumat kemarin. Untuk pemberantasan terorisme, Purnomo mengatakan, pemerintah akan membentuk badan nasional anti teror dan majelis keamanan nasional. Tapi itu pun harus menunggu Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 selesai di revisi.
“Setelah kita selesaikan undang-undangnya, nanti kita lihat apa perlu dibentuk badan nasional atau majelis keamanan nasional,” kata dia.
“Yang akan kami selesaikan adalah peradilan militer, Komisi Nasional Keamanan Internasional, kemudian Undang-undang Rahasia Negara. Jadi itu yang akan menjadi fokus kami nanti,” tutur Purnomo.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, salah satu pembahasan yang dilakukan di bidangnya dalam National Summit 2009 adalah tentang Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Untuk optimalisasi dalam hal ini, komisi pembahasan pun merekomendasikan penguatan lembaga aduan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Djoko seusai National Summit 2009 di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, 30 Oktober 2009. “Akan dilakukan penguatan lembaga pengaduan masyarakat. Sehingga dapat juga melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik,” kata Djoko.
Pembahasan dalam National Summit 2009 juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang selama ini berjalan dalam birokrasi pemerintahan. “Apakah selama ini sudah memenuhi pelayanan masyarakat. Seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) misalnya,” tutur mantan Panglima TNI ini.
Karena itu salah satu rekomendasi yang dilaporkan bidang politik, hukum, dan keamanan ke Wakil Presiden Boediono dalam National Summit 2009 adalah peningkatan pelayanan publik secara elektronik. “Agar lebih cepat dalam memberikan pelayanan,” ujar Djoko.
Pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan aparatur daerah. Dengan demikian, semua rekomendasi perbaikan diharapkan dapat mengurangi kendala yang menjadi penyumbat pembangunan. “Bagaimana mengurai sumbatan yang ada untuk percepatan pembangunan,” kata Djoko. (sm/arrahmah.com)
