JAKARTA (Arrahmah.com) – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan saat ini pasar pangan di Indonesia hampir 100% dikuasai oleh kegiatan kartel atau monopoli.
Buwas mengungkapkan, produk-produk pangan Bulog saat ini hanya mengusai pasar sebesar 6%. Sedangkan sisanya 94% dikuasai oleh kartel. Hal itu tentu merugikan masyarakat.
“Karena 94% pasar bebas di masalah pangan dikuasai kartel-kartel, Bulog negara hanya menguasai 6%,” ungkap Buwas, di Jakarta, Selasa (21/5/2019), lansir Detik.com.
Maka dari itu, ia berencana untuk melakukan sinergi pengelolaan antar kementerian dan lembaga guna mengurangi praktik kartel di pasaran.
Ia mencontohkan program Aparatur Sipil Negara yang mesti membeli beras milik Bulog.
“Tentunya harus pemerintah semua yang mengelola sehingga nggak timbul kartel-kartel baru. Kalau nggak dikasih supply beras semua ke Bulog, maka yang pertama Bulog bakal stuck,” jelasnya.
Tanpa adanya sinergi, ujar Buwas, perdagangan di pasar akan menjadi luar dan bebas. Sehingga akhir-akhirnya masyarakat yang bisa dirugikan.
“Kedua, terjadi pasar bebas di lapangan dan kualitas tak terjamin dan akhirnya bebas dan kualitas murah dan ada permintaan orang dong manfaatkan ajang bisnis dan itu sudah terbukti,” ungkapnya.
Buwas mengungkapkan, saat ini pihaknya juga telah menangkap beberapa pengusaha yang melakukan kartel. Ia menegaskan, kepentingan petani dan masyarakat merupakan nomor satu.
Hanya saja, kegiatan ini untuk untuk sementara ditunda karena situasi politik yang tengah hangat.
“Sudah (kartel ditangkap). Tetapi karena situasi nggak bisa, situasi politik ini kita slow dulu. Bulog jelas orangnya, gampang kalau kita sampaikan masyarakat secara terbuka ngerjain petani dan masyarakat pasti akan dibunuh. Masyarakat kalau buka saja, kartel-kartel ini ada hukum kita lembah dibuka saja namanya padahal ini kan masalah perut,” pungkas Buwas.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Airlangga menyebut untuk menjaga ketersediaan stok beras, pemerintah akan melakukan impor betas 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Aliansi Petani Indonesia menyesalkan rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini di tengah proyeksi produksi beras yang mampu mencukupi kebutuhan domestik. Kebijakan impor beras secara langsung diyakini akan berdampak pada kesejahteraan petani di Indonesia.
(ameera/arrahmah.com)