JAKARTA (Arrahmah.com) – Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rancangan anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur senilai Rp 571 triliun.
Menurut Anggota DPR RI Rahayu Saraswati, pembangunan sejumlah infrastruktur itu nantinya akan ramah disabilitas dan lingkungan hidup.
BacaJuga
“Saya yakin pak Anies sudah memasukan standar pelayanan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas dalam rencana pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut,” ujar wanita yang akrab disapa Sara kepada wartawan, Senin (15/4/2019), sebagaimana dilansir Merdeka.com.
Sara mengungkapkan, dalam waktu dekat Raperda tentang Perlindungan Disabilitas akan segera terwujud di DKI Jakarta.
Perda itu, lanjutnya, untuk memperkuat kewajiban pembangunan infrastruktur nantinya yang ramah disabilitas.
“Perda itu juga dibutuhkan untuk alokasi pekerja buat teman-teman disabilitas,” tambahnya.
Saraswati juga berharap, pembangunan infrastruktur tersebut nantinya akan ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga dapat dinikmati generasi mendatang.
Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan ruang publik, green building yang hemat air dan energi serta integrasi pengelolaan limbah dan sampah.
“Ruang publik untuk interaksi juga pasti sudah dipikirkan pak Gubernur. Termasuk dampak ekonomi dan sosial pada masyarakat,” imbuhnya.
Ada 9 proyek besar diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pemerintah pusat. Berikut infrastruktur yang dimaksud:
1. Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun.
2. Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun.
3. Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun.
4. Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun.
5. Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun.
6. Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun.
7. Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun.
8.Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun.
9. Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun.
(ameera/arrahmah.com)
