BALIKPAPAN (Arrahmah.com) – Hingga saat ini masih terdapat 35 persen penduduk Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan fasilitas listrik. Karena hingga kini pemerintah baru bisa menyediakan listrik sekitar 30 ribu megawatt (MW).
“Jumlah itu baru mencukupi bagi 65 persen kebutuhan masyarakat. Karena itu pemerintah tengah menyiapkan penambahan 45 ribu MW,” ungkap Menteri Purnomo Yusgiantoro usai menyaksikan penandatangan jual beli gas dari PT Total kepada Perusda Kutai Kartanegara di Senipah, Kutai, Kalimantan Timur, belum lama ini.
Menteri ESDM menjelaskan 45 ribu MW terbagi dalam 3 tahap yakni 10 ribu MW tahap pertama telah berjalan, tahap kedua sebesar 10 ribu MW tengah disiapkan sedangkan tahap III sebesar 25 ribu MW disiapkan oleh Swasta.
Namun upaya itu belum berjalan maksimal dikarenakan dari 100 proyek listrik hanya 18 saja yang berjalan. ? Alasannya macam mulai dari tidak ada dana, harga jual rendah sampai soal garansi dari pemerintah? tandasnya.
Purnomo juga menjelaskan, krisis energi listrik di Indonesia mulai terjadi saat krisis moneter 1997. Saat itu Presiden Soeharto menghentikan pembangunan pembangkit listrik. “Nah dampakanya 5-10 tahun ke depan yaknis sekarang ini. Makanya pada pemerintahan sekarang ini saya tegaskan pembangunan pembangkit jangan dihentikan sebab akan berdampak pada lima tahun ke depan. Akibatnya ya kita masih alami krisis listrik? jelasnya.
Karena itu tak heran banyak daerah yang masih mengalami krisis listrik, untuk menyiasatinya Punomo menyarankan bagi daerah dan masyarakat yang sudah mampu dapat menerapkan Regional Tarif Pricing seperti yang sudah diterapkan di Batam, Tarakan, Jakarta, Makasar, Bali.
“Jika memang masyarakat sudah mampu seperti Kaltim terapkan regional tarif pricing itu, maka akan bebas biarpet sehingga investasi akan tumbuh lebih baik lagi,” sarannya. (Althaf/okz/arrahmah.com)
