XINJIANG (Arrahmah.id) – Delegasi 32 utusan dan diplomat senior dari 30 negara mayoritas Muslim telah berkunjung ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang Cina atas undangan Kementerian Luar Negeri untuk belajar tentang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan itu.
Kunjungan lima hari berlangsung pakan lalu dan termasuk utusan dari negara-negara termasuk Aljazair, Arab Saudi, Irak, Yaman dan Pakistan. Delegasi mengunjungi ibu kota provinsi Urumqi di samping prefektur Kashgar dan Aksu. Mereka ditemui oleh Ma Xingrui, sekretaris Komite Partai Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying mengatakan para diplomat mengunjungi Masjid, sekolah Islam, museum, renovasi kota tua, komunitas akar rumput, perusahaan teknologi, pembangunan hijau dan proyek revitalisasi pedesaan.
“Anggota delegasi menyatakan bahwa pemerintah Cina menganut pendekatan yang berpusat pada rakyat dan telah membuat prestasi besar dalam mempromosikan pemerintahan dan pembangunan Xinjiang,” klaimya.
“Kami dengan tulus menyambut teman-teman dari seluruh dunia untuk memiliki kesempatan mengunjungi Xinjiang di masa depan untuk merasakan keindahan, keharmonisan, dan perkembangan Xinjiang,” tambahnya.
Menurut CGTN China, delegasi “menyaksikan pencapaian Xinjiang dalam stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, peningkatan mata pencaharian masyarakat, kerukunan beragama dan kemakmuran budaya, mengungkapkan harapan mereka bahwa pertukaran dan kerja sama dengan kawasan akan diperdalam.”
Duta Besar Aljazair untuk Cina, Hassane Rabehi, dikutip oleh media lokal mengatakan, “Buah di sini sangat manis, seperti kehidupan orang-orang di sini”, menambahkan bahwa ia mengetahui “situasi nyata” Xinjiang, di mana hak-hak orang dari semua kelompok etnis dilindungi dengan baik, klaim laporan.
Setelah acara tersebut, siaran pers Kementerian Luar Negeri mengklaim bahwa para utusan menyatakan bahwa “kebebasan beragama dan berbagai hak Muslim dijamin.” Dan bahwa apa yang dilihat dan didengar delegasi di sepanjang jalan “benar-benar berbeda dari apa yang dilaporkan beberapa media Barat.”
AS, sekutunya dan Kongres Uighur Dunia mengatakan Beijing melakukan genosida terhadap etnis minoritas Uighur yang sebagian besar Muslim yang diperebutkan oleh pemerintah Cina yang mengklaim mereka memerangi terorisme dan separatisme.
Pada 2019, 22 negara sebagian besar Barat dalam pernyataan bersama kepada Komisaris Tinggi PBB mengutuk tindakan keras Cina terhadap Muslim Uighur. Namun, sehari kemudian, 37 negara lain menandatangani surat mereka sendiri yang membela catatan hak asasi manusia Beijing, dan menolak penahanan yang dilaporkan terhadap dua juta Muslim. Hampir setengah dari penandatangan adalah negara-negara mayoritas Muslim.
Pada tanggal 31 Juli, sehari sebelum delegasi mengunjungi Cina, ribuan pendemo menggelar demonstrasi solidaritas dengan Uighur Cina sebagai bagian dari kampanye Stand4Uyghurs. (haninmazaya/arrahmah.id)
