ANKARA (Arrahmah.id) — Partai Presiden Recep Tayyip Erdogan bakal mengajukan amandemen konstitusi guna menjamin hak perempuan memakai jilbab, memicu kegaduhan menjelang pemilu di Turki.
Keputusan Partai AKP ini dianggap berbau politis karena diambil hanya berselang enam bulan menjelang pemilihan umum.
Pemilu itu sendiri disinyalir bakal menjadi arena persaingan ketat antara AKP dan kubu politik lainnya di Turki, termasuk partai CHP.
CHP sendiri merupakan partai berhaluan sekuler yang didirikan oleh presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Ia adalah tokoh yang disebut-sebut sebagai pendiri Turki modern.
Di bawah kepemimpinan Ataturk, Turki berubah sekuler, melarang simbol-simbol keagamaan di tempat umum, termasuk hijab.
Namun di era Erdogan, Turki bergerak ke arah konservatif. Pada 2013, Erdogan mencabut larangan pemakaian penutup kepala bagi perempuan.
Kini, Erdogan ingin memperkuat dasar hukum untuk memberikan perempuan hak memakai hijab.
Kebijakan ini memicu kontroversi karena publik Turki sebenarnya masih terbelah dua. Mayoritas penduduk Turki memang Muslim, tapi masih banyak yang mendukung sekularisme.
Penolakan terhadap jaminan hijab ini tercermin dari beberapa komentar sederhana warga, seperti ketika melihat serial di Netflix, Ethos.
“Sekarang makin gila. Semua acara harus ada perempuan berhijab di dalamnya,” ujar seorang perempuan pro-sekularisme Turki kepada AFP (8/12/2022).
CHP pun memanfaatkan amarah warga ini dengan menuding AKP “menyandera perempuan berhijab” untuk bahan kampanye.
Erdogan langsung membela diri. Ia menegaskan bahwa aturan ini tak akan merugikan orang lain.
“Apakah ada diskriminasi antara perempuan berhijab dan tidak? Tidak!” katanya. (hanoum/arrahmah.id)