HYDERABAD (Arrahmah.com) – Lebih dari 100.000 demonstran menggelar aksi damai di kota Hyderabad, India selatan, pada Sabtu (4/1/2020), meneriakkan slogan-slogan menentang undang-undang kewarganegaraan baru yang dibuat oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
Protes, yang dijuluki “Million March” (aksi jutaan massa) ini diselenggarakan oleh kelompok yang memayungi organisasi Muslim dan masyarakat sipil. Lebih dari 40% populasi Hyderabad yang diperkirakan berjumlah hampir 7 juta adalah Muslim.
Demonstran tampak masih berduyun-duyun menuju tempat aksi pada Sabtu sore, ungkap seorang saksi mata kepada Reuters.
Polisi mengatakan bahwa pihak berwenang belum memberikan izin terkait aksi damai tersebut dan bahwa izin hanya diberikan untuk pertemuan 1.000 orang.
Pemerintah India telah menghadapi pekan-pekan penuh dengan aksi demonstrasi, bahkan protes keras terhadap Citendens Amendment Act (CAA), yang disahkan oleh pemerintah Modi pada bulan Desember.
Para demonstran di Hyderabad memegang spanduk yang bertuliskan slogan-slogan termasuk “Tarik segera CAA”.
Saksi mata mengatakan bahwa demonstrasi berjalan damai dan memperkirakan lebih dari 100.000 orang yang hadir.
Undang-undang baru memudahkan jalan bagi minoritas non-Muslim dari negara tetangga mayoritas Muslim seperti Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Tetapi, jika dikombinasikan dengan daftar warga negara yang diusulkan, para kritikus CAA khawatir hal itu akan mendiskriminasi Muslim minoritas di India dan merusak konstitusi sekuler India.
Pemerintah Modi menyatakan bahwa undang-undang baru diperlukan untuk membantu minoritas menghadapi penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim, dan itu disebut protes pan-India bermotivasi politik.
Setidaknya 25 orang telah tewas dalam demonstrasi yang berujung bentrokan dengan polisi.
Demonstrasi menentang CAA juga berlangsung di beberapa kota di India pada Sabtu (4/1) yang dihadiri ratusan demonstran di kota-kota di negara bagian selatan Karnataka.
Ratusan pria dan wanita berkumpul dalam demosntrasi di pusat teknologi di Bengaluru. Mereka menuduh pemerintah Modi berusaha memecah India di sepanjang garis komunal, untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari perlambatan ekonomi India yang menurun tajam, sempitnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pengangguran. (rafa/arrahmah.com)
