JAKARTA (Arrahmah.id) – Ratusan ribu buruh bakal mendatangi Gedung DPR untuk menggelar aksi May Day atau Hari Buruh Internasional pada Kamis 14 Mei 2022.
Ratusan ribu buruh tersebut merupakan gabungan dari Partai Buruh bersama ORI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
Presiden Partai Buruh yang merangkap sebagai Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi pertama akan digelar di depan Gedung DPR mulai pukul 10.00 – 12.00 WIB.
Aksi ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 100.000 buruh dari wilayah Jabodetabek.
Selanjutnya pada pukul 13.00 – 18.00 WIB, akan digelar peringatan May Day di Istora Senayan yang akan dihadiri oleh sekitar 50.000-60.000 buruh.
“Aksi di depan gedung DPR dan peringatan May Day di Istora Senayan ini diorganisir Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia. Akan ada 100.000 buruh yang mengikuti aksi di depan gedung DPR, dan sekitar 50.000-60.000 di Istora Senayan mulai dari bagian dalam, selasar, hingga area parkir,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/5/2022), dikutip dari Poskota.
Iqbal menjelaskan, aksi di depan gedung DPR, akan menyampaikan sebanyak 16 tuntutan yang akan disuarakan.
Adapun ke-16 tuntutan itu meliputi:
1. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja
2. Turunkan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM , dan gas
3. Sahkan RUU PPRT, Tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah.
5. Hapus outspurcing
6. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih).
7. Tolak kenaikan pajak PPn
8. Sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran
9. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan
10. Tidak boleh ada orang kelaparan di negri yang kaya
11. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria
12. Stop kriminalisasi petani.
13. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis
14. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS.
15. Tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode
16. Pemberdayaan sektor informal.
(ameera/arrahmah.id)
