JAKARTA (Arrahmah.com) – Koordinator Aksi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), Ithong Riyanto mengungkapkan di Jakarta, Rabu (10/2/2016), bahwa sekitar 10 ribu honorer se-Indonesia akan mengepung gedung Istana Negara di Jakarta hari ini, Rabu (10/2).
Kata dia. lansir RMOL, ratusan honorer telah disiapkan untuk menjadi pasukan berani mati dalam “jihad akbar” guru honorer.
Ithong memaparkan, pasukan berani mati ini adalah perwakilan honorer dari tiap kabupaten se-Indonesia. Mereka rela menyiapkan dirinya dalam aksi akbar untuk menagih janji Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ithong juga mengungkapkan, ratusan orang honorer ini adalah orang yang secara sukarela dan ikhlas menjadi “martir” dalam aksi akbar ini.
“Mereka menawarkan dirinya sendiri tanpa ditunjuk atau dipaksa. Benar-benar keinginan mereka sendiri menjadi “martir” dalam aksi ini,” ungkap Ithong.
Ditambahkannya, aksi berani mati yang dimaksud ialah, ratusan orang tersebut adalah orang terakhir yang akan bertahan sampai aksi terakhir dalam keadaan apapun.
“Meski dibubarkan secara paksa, direpresif oleh aparat, ratusan orang ini tak akan mundur selangkah pun sampai tuntutan dipenuhi. Hingga mati sekalipun, mereka sudah siap,” tegas Ithong.
Ithong menjelaskan, dasar aksi tersebut ialah untuk menegaskan sikap Menpan-RB Yuddy Chrisnandi terhadap janjinya yang akan mengangkat para honorer Kategori 2 menjadi PNS. “PNS untuk honorer ini ialah harga mati. Karena mereka ini telah mengabdi lama. Pemerintah telah berjanji dan kami akan menagihnya,” cetusnya.
Diketahui, para honorer kategori 2 dari seluruh Indonesia akan melakukan aksi “jihad akbar” di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi ini untuk mendesak Presiden Jokowi agar memerintahkan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menepati janjinya untuk mengangkat honorer tersebut menjadi PNS.
Rencananya, aksi ini akan dilakukan dengan bentuk mogok kerja selama tiga hari oleh para honorer se-Indonesia. Aksi ini pun didukung oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). (azm/arrahmah.com)
