MESIR (Arrahmah.com) – Haitham Abu Khalil, general manager dari Pusat Korban untuk Hak Asasi Manusia, mengutuk rujukan terhadap 1.045 warga Mesir ke pengadilan militer dalam waktu kurang dari sebulan, dan mencatat bahwa organisasi hak asasi malah tetap diam tentang masalah tersebut, lapor MEMO pada Jum’at (19/12/2014).
Dalam sebuah posting di Facebook, dia mengatakan bahwa ratusan orang Mesir tersebut “dirujuk secara retroaktif, melanggar konstitusi Mesir yang tidak sah. Hal ini begitu menggelikan mengingat semua dari mereka yang dirujuk ke pengadilan militer tidak melakukan kejahatan apapun terhadap setiap pendirian militer. “
BacaJuga
Dia menambahkan bahwa kebijakan pengadilan yang berubah adalah penghinaan rutin yang dilakukan oleh militer. Penggulingan Presiden Muhammad Mursi dilakukan dan pangkalan angkatan laut di mana ia ditahan berubah menjadi pelayanan penjara interior, sedangkan rumah sakit pemerintah, universitas dan bangunan berubah menjadi rumah sakit militer.
Abu Khalil mengatakan bahwa tujuan di balik arahan yang tidak adil tersebut adalah untuk mengurangi tekanan dari pengadilan sipil setelah ratusan orang yang tidak bersalah dihukum dan beberapa orang mengundurkan diri karena kecanggungan dirasakan di beberapa departemen.
(banan/arrahmah.com)
